Setahun Berdampak: Program Listrik Desa Jadi Bukti Pemerataan Energi Nasional

tvOnenews.com- Pemerintah terus memperluas akses energi untuk masyarakat hingga pelosok negeri. Di bawah arahan Presiden RI Prabowo Subianto, program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) berhasil menerangi ribuan desa di berbagai wilayah Indonesia.

Kehadiran listrik di desa menjadi bukti nyata negara hadir dan membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Di desa-desa terpencil, cahaya listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial-ekonomi. Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (21/10).

Program Listrik Desa telah menjangkau 10.068 lokasi dan melayani lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Sementara itu, realisasi Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) periode 2024 telah mencapai 155.429 rumah tangga (RT). Untuk periode Januari–September 2025, sebanyak 135.482 RT telah menikmati aliran listrik dari target 215.000 RT hingga akhir tahun.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat pemerataan energi sebagai bagian dari keadilan sosial dan kemandirian nasional.

Meski demikian, jalan menuju elektrifikasi penuh tidak tanpa tantangan. Bahlil menyebut rasio elektrifikasi nasional saat ini telah mencapai 99,1 persen. Sisanya merupakan wilayah yang sulit dijangkau karena rumah penduduk tersebar di pulau-pulau terluar dan pedalaman.

Baca Juga

Impor Minyak Rusia 150 Juta Barel Digelar Bertahap hingga 2026, ESDM Ungkap Keterbatasan Storage dan Lonjakan Kebutuhan Energi

Kementerian ESDM kini berfokus pada percepatan transformasi menuju energi bersih. Proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan terus dikebut dan mulai beroperasi di berbagai daerah.

“Perubahan arah kebijakan juga mencakup transformasi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” ucap Bahlil.

Bahlil menegaskan, pemerintah menargetkan pencapaian elektrifikasi nasional 100 persen. “Setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih mengalami gelap gulita,” tuturnya.

Salah satu penerima manfaat program BPBL adalah Ruslam. Warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan itu, kini bisa menikmati listrik tanpa harus mengandalkan genset.

“Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang,” kata Ruslam.

Sementara di Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, Papua Barat, warga seperti Elias Inyomusi kini juga merasakan manfaat serupa. Daerah mereka kini dialiri listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi.

“Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita,” ujar Elias.

Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional 100 persen pada 2030. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen menjadikan energi sebagai hak dasar seluruh rakyat Indonesia.(ist)