FSPMI Desak MA Tolak Alasan ‘Disharmonis’ dalam Kasus PHK Pimpinan Serikat Pekerja PT Yamaha Music Manufacturing Asia

Terkait alasan disharmonis, Abdul Bais kembali menegaskan bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena yurisprudensi MA sudah berkali-kali menolaknya. 

“Putusan Kasasi Nomor 239 Tahun 2010, Nomor 120 Tahun 2016, dan Nomor 182 Tahun 2017 sudah jelas menyatakan alasan itu tidak sah dijadikan dasar PHK,” ujarnya.

Ia meminta Mahkamah Agung memprioritaskan perkara ini karena menyangkut kelangsungan organisasi serikat pekerja di perusahaan.

Menurutnya, kriminalisasi serta penggunaan alasan yang tidak sesuai aturan dapat membuka peluang pemecatan sewenang-wenang terhadap ketua atau pengurus PUK lainnya.

Abdul Bais menambahkan bahwa disharmonis tidak tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun regulasi terkait sebagai dasar PHK, dan dari perspektif peradilan pun hal tersebut hanya dapat dipertimbangkan bila ada pihak yang jelas-jelas melakukan pelanggaran. 

“PHK tanpa kesalahan tidak bisa dibenarkan hanya dengan dalih disharmonis,” tegasnya.

Baca Juga

RUU Ketenagakerjaan Didesak Tak Hapus Aturan Jaminan PHK dan Uang Kompensasi Pegawai

Di akhir pernyataannya, Abdul Bais memastikan bahwa FSPMI akan terus mengawal proses kasasi hingga putusan final. Aksi lapangan dan demonstrasi pun siap dilakukan demi menuntut keadilan. 

“Kami sudah melaporkan kasus ini ke Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan DPR RI untuk dilakukan RDP. Kami akan mengawal sampai tuntas,” tandasnya. (rpi)