Soroti Kebijakan HPP Gabah, KAMMI Langkah Mentan Amran Jadi Fondasi Reformasi Pangan Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengapresiasi sikap tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai mencerminkan keberpihakan konkret negara kepada petani.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI, Aulia Furqon, menilai penetapan HPP menjadi kebijakan mendasar untuk menjaga semangat petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah fluktuasi harga pasar.

“Satu-satunya menteri yang berani memperjuangkan harga yang layak untuk petani, untuk seluruh jenis beras, itu cuma Pak Menteri hari ini, Pak Amran. Kalau kita melihat kesejahteraan petani dengan harga yang ditetapkan hari ini, jelas ada peningkatan kesejahteraan yang ikut terangkat,” kata Furqon dalam LIP Podcast di Polbangtan Malang, Jawa Timur, dikutip Sabtu (27/12/2025).

Ia menegaskan, kebijakan HPP tidak dapat dipisahkan dari langkah strategis Kementerian Pertanian lainnya, terutama keputusan untuk menghentikan impor beras.

Menurutnya, dua kebijakan tersebut menjadi fondasi awal dalam penataan ulang tata kelola pangan nasional.

“Kita sudah tidak impor. Dengan momen tidak impor ini, stok di gudang harusnya bisa didistribusikan secara maksimal. Menurut saya, dua langkah ini adalah dua langkah berani yang dijalankan oleh Menteri Pertanian dalam memerangi harga-harga pasar beras,” ungkapnya.

Furqon menilai, kebijakan tersebut perlu dipahami sebagai langkah awal dari agenda reformasi pangan yang lebih luas. Ia mengingatkan bahwa dampak kebijakan pangan tidak bisa dinilai secara instan, melainkan memerlukan waktu dan kesinambungan hingga akhir masa kepemimpinan.

“Satu tahun memang belum cukup. Tapi dua langkah awal ini, harga ditetapkan dan tidak impor, sudah menjadi starting awal yang baik untuk memerangi harga di lapangan. Tanpa dua langkah ini, akan sangat berat memerangi harga di pasar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan rantai distribusi pangan agar kebijakan HPP dapat berpengaruh langsung terhadap harga di tingkat konsumen tanpa menggerus kesejahteraan petani.

“Distribusi kita masih panjang. Ini yang ke depan perlu menjadi perhatian, dan kami berharap rencana strategis Kementerian Pertanian bisa mengukur sampai ke sana,” ujarnya.