Mentan Amran Sita 133,5 Ton Bawang Bombay Ilegal di Semarang, Diduga Selundupan dan Berisiko Bawa Penyakit

“Masa mau korbankan ratusan juta rakyat hanya karena kepentingan 10 atau 20 orang? Ini tidak benar dan tidak bisa dibiarkan,” katanya.

Ancaman Serius bagi Kedaulatan Pangan

Amran menyoroti bahwa Indonesia saat ini telah mencapai swasembada beras dan sedang memperkuat produksi pangan strategis lainnya. Oleh karena itu, masuknya pangan ilegal, meski dalam jumlah kecil, dinilai berpotensi merusak sistem yang telah dibangun.

Ia mencontohkan dampak psikologis yang besar jika petani mengetahui adanya impor ilegal.

“Kalau petani tahu ada impor beras satu ton saja, dampaknya bisa dirasakan oleh 29 juta petani beras dan keluarganya, total bisa 115 juta orang. Petani bisa berhenti produksi, lalu kita tergantung impor lagi. Ini yang harus dijaga,” jelasnya.

Pengawasan Diperketat untuk Komoditas Strategis

Baca Juga

Australia Sampai Telepon Amran, Indonesia Dipuji karena Selamatkan Pasokan Pupuk di Tengah Krisis Global

Mentan memastikan pengawasan tidak hanya difokuskan pada bawang bombay, tetapi juga komoditas strategis lainnya seperti beras, gula, pupuk, hingga mesin pertanian.

Ia mengaku telah menerima banyak laporan terkait dugaan penyelundupan berbagai komoditas dan memastikan akan menindaklanjuti seluruhnya.

“Ini semua akan kita bongkar. Tunggu saja satu sampai dua minggu ke depan, kita bongkar semuanya,” kata Amran.

Bahaya Penyakit Tumbuhan dan Hewan

Selain merusak pasar dan mental petani, Amran mengingatkan bahaya laten penyakit tanaman dan hewan akibat masuknya produk ilegal tanpa karantina. Ia menyinggung pengalaman pahit Indonesia saat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merebak.

“Satu atau dua ternak terjangkit bisa merusak jutaan ternak. Kerugiannya bukan hanya negara, tapi petani. Bisa ratusan triliun rupiah. Ini nyata dan pernah terjadi,” ujarnya.

Penentuan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus bawang bombay ilegal ini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Namun, Amran memastikan Kementerian Pertanian akan terus berada di garis depan dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

“Ini bukan soal hari ini saja, tapi dampaknya ke depan. Saya tidak akan berhenti sampai praktik seperti ini benar-benar dihentikan,” tegas Mentan Amran. (ant/nsp)