Mentan Amran Sita 133,5 Ton Bawang Bombay Ilegal di Semarang, Diduga Selundupan dan Berisiko Bawa Penyakit

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyita sebanyak 133,5 ton bawang bombay ilegal yang diduga kuat merupakan hasil penyelundupan tanpa dokumen resmi. Ribuan karung bawang tersebut ditemukan tersimpan di sebuah gudang di kawasan Semarang Utara, Jawa Tengah, dan langsung diamankan bersama aparat penegak hukum.

Penyitaan dilakukan setelah Kementerian Pertanian menerima laporan adanya peredaran bawang bombay impor ilegal yang berpotensi mengganggu ekosistem pertanian nasional. Mentan Amran turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi barang bukti serta proses penindakan berjalan tegas dan transparan.

“Pajak-pajaknya tidak masuk, ini barang selundupan. Lebih berbahaya lagi karena berpotensi membawa bakteri dan penyakit yang bisa merusak ekosistem pertanian kita,” tegas Amran saat meninjau gudang penyimpanan bawang bombay ilegal tersebut.

Ditemukan 6.172 Karung Bawang Ilegal

Dari hasil pemeriksaan lapangan, total bawang bombay ilegal yang disita mencapai 6.172 karung dengan berat sekitar 133,5 ton. Seluruh barang tersebut diduga masuk ke Indonesia tanpa izin resmi dan tanpa melalui prosedur karantina.

Amran menegaskan, dalam konteks pertanian nasional, ukuran bahaya tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah tonase.

Baca Juga

25 Merek Beras Fortifikasi Kena Sanksi, Kandungan Gizi Tak Sesuai Label

“Bukan soal tonnya. Satu ton dengan seribu ton sama bahayanya kalau membawa penyakit. Bahkan satu kilo pun bisa berdampak besar. Ini soal psikologi dan semangat petani,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa masuknya komoditas ilegal dapat menurunkan kepercayaan dan motivasi petani untuk terus berproduksi, terutama ketika Indonesia tengah berupaya menjaga swasembada pangan.

Tak Ada Toleransi Impor Ilegal

Mentan Amran menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap praktik impor ilegal pangan. Ia meminta agar kasus ini diusut tuntas hingga ke akar-akarnya dan pelaku diberikan efek jera.

“Ini harus diusut. Saya minta Polisi Militer mendampingi, Kapolres turun langsung. Bongkar sampai ke akarnya. Tidak boleh ada ampun,” tegasnya.

Menurut Amran, praktik impor ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga mengancam keberlanjutan pertanian nasional serta kesejahteraan petani.

Ia menyebut Indonesia memiliki sekitar 160 juta petani serta 4–5 juta peternak yang harus dilindungi dari dampak buruk ulah segelintir oknum.

“Masa mau korbankan ratusan juta rakyat hanya karena kepentingan 10 atau 20 orang? Ini tidak benar dan tidak bisa dibiarkan,” katanya.

Ancaman Serius bagi Kedaulatan Pangan

Amran menyoroti bahwa Indonesia saat ini telah mencapai swasembada beras dan sedang memperkuat produksi pangan strategis lainnya. Oleh karena itu, masuknya pangan ilegal, meski dalam jumlah kecil, dinilai berpotensi merusak sistem yang telah dibangun.

Ia mencontohkan dampak psikologis yang besar jika petani mengetahui adanya impor ilegal.

“Kalau petani tahu ada impor beras satu ton saja, dampaknya bisa dirasakan oleh 29 juta petani beras dan keluarganya, total bisa 115 juta orang. Petani bisa berhenti produksi, lalu kita tergantung impor lagi. Ini yang harus dijaga,” jelasnya.

Pengawasan Diperketat untuk Komoditas Strategis

Mentan memastikan pengawasan tidak hanya difokuskan pada bawang bombay, tetapi juga komoditas strategis lainnya seperti beras, gula, pupuk, hingga mesin pertanian.

Ia mengaku telah menerima banyak laporan terkait dugaan penyelundupan berbagai komoditas dan memastikan akan menindaklanjuti seluruhnya.

“Ini semua akan kita bongkar. Tunggu saja satu sampai dua minggu ke depan, kita bongkar semuanya,” kata Amran.

Bahaya Penyakit Tumbuhan dan Hewan

Selain merusak pasar dan mental petani, Amran mengingatkan bahaya laten penyakit tanaman dan hewan akibat masuknya produk ilegal tanpa karantina. Ia menyinggung pengalaman pahit Indonesia saat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merebak.

“Satu atau dua ternak terjangkit bisa merusak jutaan ternak. Kerugiannya bukan hanya negara, tapi petani. Bisa ratusan triliun rupiah. Ini nyata dan pernah terjadi,” ujarnya.

Penentuan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus bawang bombay ilegal ini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Namun, Amran memastikan Kementerian Pertanian akan terus berada di garis depan dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

“Ini bukan soal hari ini saja, tapi dampaknya ke depan. Saya tidak akan berhenti sampai praktik seperti ini benar-benar dihentikan,” tegas Mentan Amran. (ant/nsp)