IBC Beri 6 Rekomendasi untuk Perkuat Kepercayaan Investor dan Redam Gejolak di Pasar Modal Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Indonesian Business Council (IBC) menyoroti perkembangan terbaru di pasar modal Indonesia, termasuk dinamika kepemimpinan pada lembaga strategis serta respons pasar terhadap arah reformasi dan kebijakan tata kelola.

IBC menilai dinamika tersebut sebagai bagian dari proses institusional yang perlu dikelola secara hati-hati, terukur, dan berorientasi jangka menengah hingga panjang demi menjaga kepercayaan investor serta stabilitas sistem keuangan.

IBC menegaskan, keberadaan pasar modal yang kredibel menjadi pilar penting dalam mendukung pembiayaan investasi, pendalaman pasar keuangan, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional, khususnya di tengah meningkatnya volatilitas global.

Chief Operating Officer IBC William Sabandar menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan investor sangat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan, kepastian hukum, dan kekuatan tata kelola institusi.

“Pasar dapat menerima perubahan, selama perubahan tersebut dikelola dengan kejelasan arah, proses yang transparan, dan komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik. Policy credibility dan institutional continuity adalah faktor kunci bagi stabilitas pasar,” ujar William Sabandar, Sabtu (31/1/2026).

Sebagai bentuk kontribusi konstruktif dari dunia usaha, IBC menyampaikan enam rekomendasi strategis untuk memperkuat kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal.

Baca Juga

Fundamental dan Transformasi Bisnis Sokong Prospek Kinerja Jasa Marga

Pertama, kepastian dan prediktabilitas kebijakan pasar modal. IBC berpandangan bahwa stabilitas pasar yang berkelanjutan membutuhkan kebijakan yang konsisten dan dapat diprediksi.

Setiap inisiatif kebijakan, termasuk rencana peningkatan free float, perlu disertai peta jalan yang jelas, tahapan implementasi yang realistis, serta komunikasi yang terbuka agar tidak memicu ketidakpastian di pasar.

Kedua, kepastian kepemimpinan institusional. IBC mendorong agar proses penunjukan pejabat pengganti pada lembaga-lembaga strategis pasar modal dilakukan secara tepat waktu, profesional, dan berbasis merit. Kepastian kepemimpinan dinilai penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan serta mencegah kekosongan pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi sentimen investor.

Ketiga, penguatan koordinasi kebijakan dan market surveillance. IBC menilai koordinasi yang efektif antarotoritas menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas pasar, dengan tetap menghormati independensi masing-masing lembaga. Selain itu, pengawasan pasar perlu diperkuat melalui pemanfaatan data dan pendekatan pengawasan berbasis risiko guna meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi gangguan pasar.

Keempat, penegakan regulasi yang konsisten dan proporsional. IBC menekankan pentingnya penegakan aturan yang konsisten, independen, profesional, dan proporsional, dengan dukungan kejelasan mandat serta perlindungan hukum yang memadai bagi aparat pengawas. Langkah ini diperlukan agar pengawasan berjalan efektif tanpa menimbulkan ketidakpastian regulasi yang berlebihan bagi pelaku pasar.

Kelima, kepastian due process dan perlindungan hak investor. IBC menilai kepercayaan investor domestik maupun global sangat bergantung pada kepastian hukum, perlindungan hak kepemilikan, penghormatan terhadap kontrak, serta penerapan due process of law yang konsisten dan non-diskriminatif. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama bagi terciptanya iklim investasi yang sehat.

Keenam, menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai kepentingan bersama. IBC memandang stabilitas sistem keuangan sebagai kepentingan kolektif yang harus dijaga melalui kebijakan yang selaras, tata kelola yang kuat, serta kolaborasi erat antara otoritas, pelaku pasar, dan dunia usaha. Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan pasar.

“IBC berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah dan para pemangku kepentingan melalui dialog kebijakan yang konstruktif serta masukan berbasis riset dan perspektif dunia usaha, guna memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia dan meningkatkan daya tariknya bagi investor jangka panjang,” tutup Chief Economist IBC, Denni Purbasari dalam keterangan tertulis. (rpi)