Isu Direksi Bank Himbara Bakal Diubah Tuai Sorotan, Pemerintah Diminta Perkuat Mekanisme Komunikasi

Jakarta, tvOnenews.com – Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai penyampaian informasi terkait rencana perubahan jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebaiknya dilakukan melalui pejabat yang memiliki kewenangan langsung di bidang ekonomi dan perbankan.

Menurut Dedi, koordinasi dan komunikasi kebijakan strategis pemerintah perlu disampaikan secara proporsional sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing kementerian. Ia menilai hal tersebut penting untuk menjaga kejelasan informasi sekaligus memastikan publik memperoleh penjelasan yang akurat dan tepat konteks.

“Setiap pejabat negara memiliki tanggung jawab dan ruang kerja masing-masing. Akan lebih tepat jika isu-isu kebijakan ekonomi dan perbankan disampaikan oleh pihak yang memang memiliki otoritas di bidang tersebut,” ujar Dedi saat dihubungi, Minggu (1/2/2026).

Ia menjelaskan, dalam sistem pemerintahan modern, mekanisme komunikasi kebijakan menjadi bagian penting dari tata kelola yang baik. Penyampaian informasi melalui saluran yang sesuai dinilai dapat meminimalkan potensi kesalahpahaman di ruang publik, sekaligus menjaga profesionalisme antar lembaga.

Dedi juga menyarankan agar pemerintah terus memperkuat koordinasi internal, khususnya dalam menyampaikan kebijakan strategis kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman yang jelas mengenai batas kewenangan jabatan dapat membantu para pejabat menjalankan tugas secara lebih fokus dan efektif.

“Ada baiknya penguatan internal kabinet terus dilakukan, termasuk terkait pemahaman ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing jabatan, agar kerja pemerintahan semakin solid dan terarah,” katanya.

Baca Juga

Rosan Ungkap Peta Investasi Danantara di 2026, Mulai Kampung Haji Hingga Ekspansi Agrikultur

Lebih lanjut, Dedi menilai komunikasi kebijakan yang tepat sasaran akan berdampak positif terhadap persepsi publik terhadap stabilitas dan profesionalisme pemerintah. Hal ini juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor, khususnya di sektor strategis seperti perbankan dan BUMN.

Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai perubahan jajaran direksi bank-bank Himbara. Danantara diketahui merupakan pemegang saham terbesar sekaligus pengelola operasional BUMN strategis, termasuk di sektor perbankan.

“Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu,” kata Rosan saat ditemui di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai kemungkinan evaluasi terhadap jajaran direksi bank Himbara. Isu tersebut mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan pandangannya dalam sebuah forum di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kementerian Pertahanan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sjafrie menyinggung pentingnya tata kelola perbankan BUMN yang lebih merata, khususnya dalam penyaluran kredit kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Ia menilai perlu adanya perbaikan agar akses pembiayaan tidak hanya terfokus pada kelompok usaha besar.

“Bank Himbara harus memperhatikan pelaku usaha kecil agar mendapatkan akses kredit yang lebih adil. Tata kelola yang lebih baik dibutuhkan untuk memastikan perbankan BUMN benar-benar hadir bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sjafrie.

Isu evaluasi direksi bank Himbara ini pun menjadi perhatian publik, mengingat peran strategis perbankan BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, pembiayaan UMKM, serta stabilitas sistem keuangan. Sejumlah pihak menilai, pembenahan tata kelola perbankan negara merupakan langkah yang penting, selama dilakukan melalui mekanisme yang transparan, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengamat menilai, ke depan komunikasi kebijakan terkait sektor strategis seperti perbankan dan BUMN perlu disampaikan secara terstruktur agar tidak menimbulkan interpretasi beragam di masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan. (nsp)