Legislator PDIP Sebut Rencana Penambahan Lapisan Cukai Rokok Dinilai Berisiko Tekan Industri Padat Karya

Ia menilai, di tengah kondisi tersebut, kebijakan penambahan layer cukai justru berpotensi menjadi langkah yang kontraproduktif. Alih-alih memperkuat penerimaan negara, kebijakan itu dikhawatirkan mempercepat penurunan volume produksi dan konsumsi rokok legal, khususnya di segmen SKT.

Sofwan juga mengingatkan bahwa industri SKT memiliki karakteristik berbeda dibandingkan SKM. Proses produksinya masih mengandalkan tenaga manusia dalam jumlah besar, mulai dari pelintingan hingga pengemasan. Karena itu, setiap penurunan permintaan berpotensi langsung berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

“Jika harga SKM dan SKT semakin mendekat akibat struktur cukai baru, konsumen bisa beralih ke SKM. Pergeseran ini dikhawatirkan mematikan industri SKT secara perlahan. Ketika permintaan terus menurun, gelombang pemutusan hubungan kerja tidak bisa dihindari,” tegasnya.

Ia menambahkan, selama ini industri SKT menjadi penyangga ekonomi di banyak daerah, khususnya wilayah sentra tembakau dan cengkeh. Ribuan pekerja, sebagian besar perempuan, menggantungkan penghidupan dari sektor tersebut. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal di bidang cukai, menurutnya, perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ketenagakerjaan secara matang.

Sofwan pun mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penambahan layer cukai rokok dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk pelaku industri kecil dan pekerja. Menurutnya, kebijakan cukai idealnya tidak hanya mengejar target penerimaan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan, ekonomi, dan keberlanjutan lapangan kerja.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal di sektor tembakau tidak menimbulkan efek domino yang justru merugikan masyarakat luas, terutama pekerja di industri padat karya seperti SKT,” pungkasnya. (nsp)

Baca Juga

Kemenkes Godok Standarisasi Kemasan, Pelaku Industri Rokok Sebut Ancaman PHK Masif