Pasar Keuangan RI Diprediksi Tertekan Usai Moody’s Turunkan Outlook, IHSG, Rupiah, hingga SBN Bakal Melemah

Jakarta, tvOnenews.com – Pasar keuangan Indonesia diproyeksikan menghadapi tekanan lanjutan setelah lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings menurunkan prospek kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski peringkat utang pemerintah tetap bertahan di level Baa2 atau kategori layak investasi, perubahan outlook ini memicu kehati-hatian investor di pasar saham, obligasi, dan nilai tukar.

Sentimen negatif tersebut langsung tercermin pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pada perdagangan Jumat (6/2/2026), IHSG dibuka anjlok 2,36 persen ke level 7.945. Pelemahan ini melanjutkan tren negatif sehari sebelumnya, ketika IHSG ditutup turun 0,53 persen ke level 8.103, disertai aksi jual bersih investor asing sebesar Rp469 miliar.

BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) menilai pasar saham domestik masih berada dalam tekanan meski ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,11 persen secara tahunan pada 2025. Menurut BRIDS, pelaku pasar saat ini cenderung bersikap wait and see, terutama menunggu kejelasan evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait transparansi kepemilikan saham dan porsi saham publik (free float) di Indonesia.

“Dalam jangka pendek, IHSG masih berpotensi melemah terbatas dengan area penopang di kisaran 8.000–8.050,” tulis BRIDS dalam laporannya.

Moody’s dalam pernyataan resminya menjelaskan bahwa penurunan outlook kredit Indonesia mencerminkan meningkatnya risiko ke depan, terutama terkait ketidakpastian arah kebijakan pemerintah dan isu tata kelola pemerintahan. Meski tidak serta-merta berarti gagal bayar, outlook negatif menjadi sinyal bahwa jika risiko tidak dikelola dengan baik, penurunan peringkat bisa terjadi di masa mendatang.

Implikasi dari perubahan outlook tersebut adalah meningkatnya premi risiko yang diminta investor. Hal ini berpotensi mendorong kenaikan imbal hasil surat utang negara (SBN), sekaligus memperlemah minat terhadap aset berisiko di pasar saham.

Baca Juga

Rupiah Diguncang Sentimen, Ekonom: Fundamental Indonesia Masih Kuat, Jangan Salahkan Pemerintah

Dari pasar obligasi, laporan Kantor Kepala Ekonom Bank Mandiri mencatat bahwa imbal hasil SBN tenor 10 tahun per Jumat (6/2/2026) berada di level 6,33 persen, sedikit melandai dari puncaknya di akhir Januari yang mencapai 6,36 persen. Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi dolar AS tenor 10 tahun justru turun tipis ke kisaran 5 persen, mencerminkan perbedaan sentimen investor terhadap instrumen domestik dan global.

Tekanan juga terasa di pasar valuta asing. Rupiah ditutup melemah 0,33 persen ke level Rp16.830 per dolar AS. Sepanjang awal 2026 hingga pekan pertama Februari, nilai tukar rupiah tercatat telah terdepresiasi 0,84 persen. Pada perdagangan berikutnya, rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.795 hingga Rp16.885 per dolar AS, seiring investor global menyesuaikan portofolio mereka pasca keputusan Moody’s.

Pengamat ekonomi dari Bright Institute, Yanuar Rizky, menilai dinamika penilaian lembaga pemeringkat asing terhadap Indonesia perlu direspons serius. Ia mengingatkan bahwa perubahan persepsi pasar bisa memicu tekanan yang lebih luas jika tidak diimbangi dengan penguatan kredibilitas kebijakan dan tata kelola.

“Kalau dibaca poin-poin alasan Moody’s memberi proyeksi ke pasar Indonesia, semuanya terkait risiko sosial-politik. Ini bisa berdampak ke kepercayaan investor,” ujarnya.

Meski demikian, Yanuar menilai gejolak di pasar obligasi SBN masih relatif tertahan karena sekitar 60–70 persen surat utang negara dipegang oleh investor institusional domestik, seperti Bank Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini membuat volatilitas SBN lebih terbatas, namun tekanan cenderung berpindah ke pasar saham dan nilai tukar.

“Tekanan terbesar justru terlihat di saham dan rupiah,” katanya.

Di sisi lain, Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat kepercayaan investor, termasuk penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham yang dijadwalkan berlaku mulai Maret 2026. Salah satu poin pentingnya adalah peningkatan batas minimum free float perusahaan tercatat menjadi 15 persen secara bertahap.

BEI juga mendorong penguatan tata kelola melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi dan komisaris, peningkatan kompetensi akuntansi manajemen, serta pengetatan persyaratan bagi calon emiten. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas pasar modal domestik di tengah tekanan global dan sentimen negatif pasca penurunan outlook kredit Indonesia oleh Moody’s.

Dengan kondisi tersebut, pelaku pasar kini cenderung bersikap lebih defensif, sambil menanti konsistensi kebijakan pemerintah dan stabilitas makroekonomi yang diharapkan mampu meredam dampak lanjutan dari keputusan Moody’s terhadap pasar keuangan nasional. (nsp)