Gaspol Hilirisasi Garam, KKP Bidik Stop Impor dan Swasembada 2027

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pengembangan industri garam nasional dari hulu hingga hilir guna mencapai swasembada pada 2027.

Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari transformasi sektor pergaraman untuk menekan impor sekaligus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yoharnita, menyampaikan bahwa kebutuhan garam nasional diperkirakan menyentuh 5,3 juta ton pada 2029, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 2 persen per tahun.

Pada 2024, kebutuhan garam tercatat sekitar 4,8 juta ton, dan lebih dari separuhnya masih dipenuhi lewat impor, terutama untuk kebutuhan industri dengan standar spesifikasi tinggi.

“Kita tidak hanya berbicara tentang peningkatan produksi, tetapi juga peningkatan kualitas dan integrasi dari hulu ke hilir. Melalui pembangunan kawasan pergaraman terintegrasi, penerapan teknologi tepat guna, serta pengembangan sentra industri seperti K-SIGN di Rote Ndao, KKP mendorong garam nasional mampu memenuhi spesifikasi industri dan menekan impor secara bertahap,” ujar Frista dalam siaran resmi di Jakarta, dikutip Selasa (17/2/2026).

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang menargetkan kemandirian garam pada 2027.

Baca Juga

Diresmikan Gubernur Khofifah, Pabrik Kemasan Kaleng Modern Banyuwangi Serap Ratusan Pekerja Lokal

Upaya yang dijalankan mencakup optimalisasi tambak yang sudah ada, pembukaan lahan potensial baru, modernisasi teknologi evaporasi, serta penguatan infrastruktur produksi dan fasilitas penyimpanan.

"KKP juga mendorong transformasi teknologi produksi melalui metode evaporasi tertutup dan semi mekanis, pemanfaatan teknologi SWRO, serta pengembangan fasilitas washing plant dan kristalisasi untuk menghasilkan garam industri dengan kadar NaCl di atas 97 persen. Pendekatan ini membuka peluang hilirisasi produk turunan seperti industri chlor-alkali dan mineral berbasis bittern, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomian nasional," jelasnya

Frista menambahkan, penguatan sarana produksi terus dilakukan, mulai dari pemasangan geomembran, penyediaan pompa, mobile salt dryer, pembangunan gudang garam rakyat, hingga fasilitas long storage nasional.

Dukungan ini ditujukan untuk menjaga mutu dan ketersediaan pasokan sepanjang tahun. Perbaikan tata kelola juga diterapkan secara menyeluruh dari tahap pra-produksi hingga distribusi.

Melalui pengembangan kawasan terintegrasi dan skema investasi lintas sektor, produktivitas di sejumlah wilayah ditargetkan mencapai 200 ton per hektare per tahun.

Program hilirisasi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri dalam negeri, membuka peluang kerja, serta mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sekretaris Perusahaan PT Garam, Indra Kurniawan, menegaskan kesiapan korporasi dalam mendukung program tersebut.

“PT Garam berkomitmen mempercepat hilirisasi melalui penerapan teknologi MVR dan investasi pembangunan pabrik untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Kolaborasi dengan investor, BUMN, dan pelaku industri menjadi kunci agar produksi garam berkualitas dan berkelanjutan tercapai,” ujarnya.

Ketua Umum GAPMMI, Adhi Lukman, juga menyatakan industri makanan dan minuman siap menyerap produksi dalam negeri selama memenuhi standar yang dibutuhkan.

“Kepastian pasokan dan kualitas garam dalam negeri sangat penting untuk menjaga stabilitas produksi dan mendukung pertumbuhan industri pengolahan pangan. Kami mendukung percepatan hilirisasi melalui roadmap terukur agar industri dapat merencanakan kebutuhan bahan baku jangka panjang,” ujar Adhi.

Program percepatan ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menitikberatkan penguatan produksi domestik melalui modernisasi teknologi, peningkatan mutu, dan pemberdayaan petambak.

Dengan model industri pergaraman yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, KKP optimistis target swasembada 2027 dapat terwujud sekaligus memperkokoh kemandirian industri nasional dan kesejahteraan masyarakat pesisir. (rpi)