Fitch Ratings Ubah Outlook RI Jadi Negatif, Kadin Indonesia Dorong Strategi Baru Jaga Pasar Lewat MBG

Jakarta, tvOnenews.com — Dunia usaha nasional merespons serius sinyal kewaspadaan dari lembaga pemeringkat global terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyebut berbagai penilaian lembaga internasional seperti Fitch Ratings, Standard & Poor’s, dan Moody’s Investors Service menjadi catatan penting bagi pelaku usaha untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik.

Menurutnya, dinamika global dan berbagai proyeksi lembaga pemeringkat telah memicu kegelisahan di kalangan pelaku usaha dan masyarakat.

“Jadi pertama kita lihat bahwa banyak sekali hingar-bingar yang terjadi di masyarakat dan juga di dunia usaha. Entah dari misalnya outlook yang disampaikan oleh S&P, Fitch, Moody’s, itu tentu menjadi suatu catatan. Tapi yang paling penting ialah bagaimana dunia usaha melakukan tiga hal,” ujar Anindya, dalam keterangannya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).

Ia menegaskan, dunia usaha harus fokus memperkuat pasar domestik sebagai bantalan utama menghadapi tekanan ekonomi global. Salah satu instrumen yang dinilai memiliki dampak besar adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

“Yang pertama ialah bagaimana dunia usaha bisa terus meningkatkan kekuatan pasar. Nah, sehingga di sini MBG ini mempunyai suatu dampak yang positif dari sisi penciptaan pasar dengan adanya offtake dari pemerintah,” katanya.

Baca Juga

Kepala BGN Tata Ulang Program MBG: Fokus ke Wilayah 3T

Selain memperkuat pasar, Kadin juga menilai pentingnya membangun rantai pasok yang lebih tangguh agar stabilitas harga bahan baku tetap terjaga. Upaya tersebut akan dikaji melalui konsep baru yang disebut sebagai MBG-nomics.

“PR berikutnya ialah bagaimana menciptakan supply chain yang lebih resilien sehingga bisa menjaga tentunya harga dari bahan pasok tersebut. Nah, di sini lah Kadin akan membuat suatu kajian MBG-nomics, bukan saja bagaimana bisa memberikan makanan kepada 80 juta anak dan ibu-ibu menyusui, tapi juga dampak ekonominya sampai kepada lapangan kerja, serta apa yang harus juga dilakukan supaya supply chain-nya bisa lebih kuat atau rantai pasoknya,” ujar Anindya.

Dalam rangka memperkuat strategi ketahanan pangan nasional, Kadin juga menyiapkan penyelenggaraan forum internasional Food Security Summit yang rencananya digelar pada pertengahan tahun ini.

“Nah, ini ada satu program yang di bulan Mei atau Juni, tergantung dari arahan nanti diskusi dengan pihak pemerintah, Food Security Summit. Ini bukan yang pertama kali, ini sudah berapa kali Sudah keenam kali. Dan saya melihat dari zamannya sebelumnya ada pemerintahan Pak Jokowi dan bahkan pemerintahan sebelumnya Pak SBY, juga saya sudah melihat ini. Dan pada saat ini ketahanan pangan sangat penting,” jelasnya.

Anindya menilai keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras menjadi momentum penting untuk memperluas strategi pangan ke depan, termasuk memperkuat potensi ekspor komoditas unggulan nasional seperti kelapa sawit.

“Kita menyambut baik bahwa beras sudah swasembada, tapi ke depannya juga apa lagi? Termasuk juga bagaimana supaya ekspor daripada produk-produk kita seperti kelapa sawit itu bisa terus terjaga yang sangat dibutuhkan pada saat ini,” katanya.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan melalui konsep closed loop dalam program MBG, sehingga tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat tetapi juga memperkuat industri dan rantai pasok dalam negeri.

“Tapi juga ini berguna untuk kembali ke MBG, bagaimana bisa membuat suatu closed loop atau suatu program pendampingan yang berkelanjutan agar supaya pasok tadi bisa terjaga,” ujar Anindya.

Di tengah dinamika global tersebut, Kadin juga menaruh perhatian besar pada isu penciptaan lapangan kerja dan keberlangsungan usaha anggota, terutama pelaku usaha kecil dan menengah di daerah.

“Nah, juga banyak sekali yang kita bicarakan karena lapangan kerja ini benar-benar harus kita jaga. Bahkan kita juga mesti menjaga banyaknya anggota Kadin yang juga UMKM dan juga pengusaha-pengusaha di daerah. Oleh karenanya, Kadin ini selalu melakukan konsolidasi ke dalam,” katanya.

Sebelumnya, Fitch Ratings dalam laporannya mengubah outlook ekonomi Indonesia menjadi negatif. Lembaga tersebut menilai perubahan tersebut dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan pemerintah yang berpotensi memengaruhi kondisi fiskal jangka menengah, persepsi investor, serta stabilitas eksternal ekonomi.

Meski demikian, Fitch tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB. Keputusan tersebut didukung sejumlah faktor, antara lain stabilitas makroekonomi yang relatif terjaga, prospek pertumbuhan ekonomi yang masih dinilai baik, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto yang moderat, serta cadangan devisa yang dianggap memadai. (agr/rpi)