Ratusan Pengelola Dapur MBG Ikut Bimtek, Pemerintah Kejar Sertifikat Higiene

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah mulai memperkuat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). 

Salah satunya melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan dan percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kegiatan tersebut digelar pada 7–8 Maret 2026 dan dilaksanakan secara serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG), yakni Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, dan Jember. Setiap hari, kegiatan ini diikuti sekitar 500 peserta.

Peserta berasal dari berbagai unsur yang terlibat langsung dalam operasional SPPG, mulai dari Kepala SPPG, mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan (aslap), hingga juru masak.

Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional  (BGN) Brigjen (Purn) Suardi Samiran menegaskan bahwa kualitas makanan dalam program MBG tidak hanya ditentukan dari bahan yang digunakan, tetapi juga dari proses pengolahan hingga penyajiannya.

“Kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi juga oleh cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya. Standar keamanan pangan harus diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan operasional dapur SPPG,” ujar Suardi dalam pembukaan kegiatan yang digelar secara hybrid.

Baca Juga

BGN Perkuat Standar Program MBG Lewat Sinergi Ekonomi Rakyat, Petani Lokal hingga Dapur Gizi Disatukan

Menurutnya, melalui kegiatan bimbingan teknis ini pemerintah ingin memastikan seluruh petugas dapur memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam menjaga standar keamanan pangan.

Ia juga menegaskan bahwa percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi bagian penting dari upaya pengawasan terhadap dapur penyedia makanan dalam program MBG.

“Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penjamah Makanan dan Percepatan SLHS, pemerintah ingin memastikan seluruh petugas yang terlibat memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran yang memadai dalam menjalankan tugasnya di masing-masing SPPG,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional, Dr. Nurjaeni, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun sistem pendampingan dan pemantauan dapur SPPG secara berkelanjutan.

“Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam membangun mekanisme pendampingan dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap operasional SPPG di berbagai daerah,” ujar Nurjaeni.

Ia menekankan bahwa proses pengurusan SLHS tidak boleh berhenti pada tahap pelatihan, tetapi harus berlanjut hingga penerbitan sertifikat serta penerapan standar higiene dan sanitasi secara konsisten di lapangan.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap tata kelola dapur SPPG semakin kuat, kualitas pengolahan makanan meningkat, serta program MBG benar-benar mampu menyediakan pangan yang aman, sehat, dan bergizi bagi masyarakat. (rpi/rpi)