Purbaya Rem Pengajuan Anggaran Baru K/L, Siapkan Efisiensi Besar-Besaran untuk Jaga APBN

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membatasi pengajuan anggaran baru oleh kementerian dan lembaga (K/L) untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.

Kebijakan ini diterapkan bersamaan dengan langkah efisiensi belanja di seluruh K/L.

“Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Pada awalnya, pemangkasan anggaran tiap K/L ditargetkan sebesar 10 persen. Namun, Purbaya menyebut besaran tersebut masih dalam tahap kajian.

“Kami lagi hitung, semua kementerian. Tadinya kami usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen. Tapi, kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan potong tapi nambah terus. Ya sudah, saya bilang, saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Persenannya lagi kami diskusikan,” jelas Menkeu.

Ia menegaskan, kebijakan efisiensi dan pembatasan anggaran tetap mempertimbangkan kebutuhan ekonomi agar stabilitas perekonomian nasional tidak terganggu.

Baca Juga

Langkah Pemerintah Bakal Terbitkan Layer Baru Tarif CHT Tuai Respons Positif dari Pelaku Industri Tembakau Lokal

“Kami pastikan belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu tepat waktu. Bukan yang dipotong, ya. Kami pastikan likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Itu saya pantau harian di tempat kami,” tuturnya.

Sebelumnya, rencana persentase pemotongan anggaran juga telah disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3) sore.

Menekeu menjelaskan, Kemenkeu akan menyeleksi komponen belanja yang bisa ditunda sementara. Efisiensi difokuskan pada program yang dinilai kurang berdampak atau memiliki akselerasi lambat terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Purbaya, langkah ini mencakup berbagai jenis belanja operasional, termasuk kegiatan internal yang tidak mendesak.

"Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda," katanya.

Selain efisiensi program, muncul pula wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri sebagai bagian dari penghematan anggaran.

Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai bentuk solidaritas pejabat negara dalam menekan belanja. (ant/rpi)