DPR Ungkap Tantangan Investasi Jumbo Jepang ke RI, Sebut Komitmen Rp384 Triliun Bukan Basa-Basi
- Dok. DPR RI
Jakarta, tvOnenews.com - Komitmen serius Jepang untuk merealisasikan investasi jumbo di Indonesia menjadi sorotan DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengutarakan pandangannya mengenai penandatanganan 10 nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Jepang di Tokyo, bertepatan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke negara tersebut.
Diketahui bahwa nilai kesepakatan itu mencapai 22,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp384 triliun. Menurut Rachmat Gobel, investasi sebesar itu bukan merupakan basa-basi diplomasi atau formalitas kunjungan Presiden saja.
“Ini bukan basa-basi dan formalitas diplomasi karena kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang. Tantangannya adalah di tingkat pelaksana lapangan,” ungkapnya dikutip dari Parlementaria di Jakarta, Minggu (5/4/2026).
Kesepakatan yang ditandatangani Jepang-RI mencakup berbagai sektor strategis. Di antaranya kerja sama antara Kaltim Methanol Industry dengan PT Pupuk Kalimantan Timur dalam produksi metanol berbasis emisi CO2 di Bontang.
Selain itu, terdapat kolaborasi antara Inpex dan Pertamina untuk pengembangan lapangan gas abadi di Blok Masela. Kemitraan lain juga melibatkan Pertamina Hulu Energi terkait peluang kerja sama sektor hulu migas di Indonesia dan Asia Tenggara.
Di bidang teknologi, Hayashi Kinzoku Co Ltd bekerja sama dengan PT Eblo Teknologi Indonesia Development untuk pengembangan ekosistem semikonduktor, termasuk desain chip elektronika dan kecerdasan buatan.
Pada sektor energi baru, Supreme Energy menjalin kesepahaman dengan Inpex untuk pengembangan proyek panas bumi Rajabasa.
Sementara di sektor keuangan, PT Bank SMBC Indonesia bekerja sama dengan PT Pegadaian dalam penguatan ekosistem emas dan inklusi keuangan.
Selain itu, terdapat kerja sama antara SMBC Aviation Capital dengan Danantara dan Mandiri Investment Management untuk pembentukan Mandiri Aviation Leasing Fund. Kolaborasi juga dilakukan antara JETRO dan Danantara Investment Management untuk memperkuat hubungan investasi.
Di sektor perdagangan, Kamar Dagang dan Industri Jepang dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyepakati kerja sama peningkatan perdagangan dan investasi.
Rachmat Gobel yang juga menjabat Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ), mengakui adanya pandangan bahwa sebagian besar MoU tersebut merupakan proyek lama yang belum terealisasi sepenuhnya.
Bahkan, proyek baru dinilai kurang dari 10 persen sehingga memunculkan keraguan bahwa kesepakatan hanya akan berhenti pada tahap penandatanganan.
Namun demikian, ia menegaskan Jepang memiliki komitmen kuat untuk merealisasikan seluruh perjanjian tersebut.
“Karena itu, saat Bapak Presiden Prabowo menyampaikan bahwa jika ada hambatan di lapangan agar segera melaporkan ke beliau."
"Selain itu, dalam pidatonya Bapak Presiden menyampaikan tentang jaminan memberikan kepastian dan kenyamanan dalam berinvestasi di Indonesia. Para pengusaha Jepang langsung bertepuk tangan. Itu yang mereka tunggu, karena hambatannya adalah di lapangan,” terang Gobel.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi dan kemudahan perizinan.
“Apalagi dalam situasi global yang sedang bergerak mengikuti kondisi yang dinamis,” katanya.
Sebagai contoh, Gobel optimistis proyek Blok Masela dan kerja sama Mandiri Investment Management dapat terealisasi.
Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden telah bertemu langsung dengan pimpinan perusahaan besar Jepang, seperti JBIC, Mitsubishi, Mitsui, Tokyo Gas, Marubeni, Sumitomo, Sojitz, Toyota, Panasonic, Inpex, dan Takeda, serta pimpinan Kaidanren.
“Mereka adalah para pengambil keputusan sehingga diharapkan bisa lebih konkret, sehingga tepat bertemu dengan Pak Rosan,” pungkasnya. (rpi)
Load more