Top BUMD Award 2026, Kemendagri Tekankan Peran Strategis Inovasi untuk Perkuat Layanan dan Ekonomi Daerah

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam ajang Top BUMD Award 2026 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (13/4/2026).

Yusharto menjelaskan, BUMD memiliki posisi strategis sebagai instrumen pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

Karena itu, penguatan inovasi dinilai penting agar BUMD mampu beradaptasi dengan perubahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Ia menambahkan, penerapan otonomi daerah menuntut kemandirian, termasuk dalam penyediaan layanan publik. Dalam konteks ini, BUMD tidak hanya dituntut mengejar keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.

“BUMD harus mampu menyeimbangkan fungsi pelayanan publik dan fungsi bisnis. Inovasi menjadi kunci agar keduanya dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Baca Juga

Upaya Penyaluran Bansos Tepat Sasaran, Kemendagri Minta Pemda Percepat Registrasi Perlinsos Digital

Yusharto juga menekankan bahwa pengelolaan BUMD telah memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Regulasi tersebut mengatur secara menyeluruh mulai dari pendirian, pengelolaan, hingga pembinaan dan pengawasan berbasis prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan jumlah lebih dari seribu BUMD dan total aset mencapai ribuan triliun rupiah, peran BUMD semakin penting dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, optimalisasi peran tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk penguatan modal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antarpemangku kepentingan.

Kemendagri juga menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu diperhatikan ke depan, seperti percepatan digitalisasi, penguatan struktur permodalan, peningkatan kualitas tata kelola, serta pengembangan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain itu, BUMD diharapkan mampu menentukan posisi strategis di tengah persaingan usaha, memperluas kerja sama, serta meningkatkan kualitas layanan agar sesuai dengan ekspektasi publik. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat kontribusi terhadap perekonomian daerah.