Puan Sentil Kenaikan Harga BBM hingga Minyak Goreng: Kondisi Ini Memberatkan Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengendalikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga minyak goreng.

Pasalnya, kenaikan harga tersebut berdampak terhadap harga kebutuhan pokok. Adapun harga BBM non subsidi mengalami kenaikan pada pertengahan April lalu.

Kemudian, harga LPG non subsidi juga naik hingga 18 persen. Kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng.

“Kondisi ini tentunya memberatkan rakyat, terutama masyarakat dari kelompok ekonomi kecil,” kata Puan, Rabu (22/4/2026).

Dia menjelaskan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga minyak goreng terjadi di 207 kabupaten/kota pada April 2026.

Rata-rata harga nasional naik dari Rp19.358 menjadi Rp19.592 per liter. Di Kabupaten Intan Jaya, Papua, harga minyak goreng naik menjadi Rp 60.000 per liter.

Baca Juga

PDIP Ngaku Sudah Diajak Bicara soal Wacana Ambang Batas Parlemen 5 Persen dan Capres-Cawapres Diusung Dua Partai

“Karena itu setiap kenaikan harga langsung mengubah komposisi pengeluaran harian, dan dampak bagi masyarakat adalah bagaimana satu kebutuhan pokok mulai mengambil porsi lebih besar dari belanja harian mereka,” jelas Puan.

Menurutnya, pemerintah harus melihat langsung kondisi di lapangan, di mana banyak rakyat kesulitan mendapatkan BBM hingga LPG subsidi, sehingga terpaksa membeli jenis non subsidi yang harganya naik.

“Di banyak daerah, masyarakat kesulitan mendapat BBM subsidi sehingga mereka yang berhak terpaksa membeli BBM non-subsidi yang harganya naik signifikan,” ungkapnya.

“Kondisi yang sama juga terjadi pada LPG. Dan kita ketahui bersama, kenaikan BBM maupun LPG pasti memiliki dampak turunan terhadap harga komoditas lainnya. Ini mempengaruhi daya beli masyarakat,” tambah Puan.

Atas hal ini, Puan meminta pemerintah secepatnya mengendalikan harga terhadap komoditas yang mengalami kenaikan.

“Jika tidak dikendalikan cepat, kenaikan ini dapat memicu ekspektasi kenaikan barang lain di pasar. Ini akan menambah beban masyarakat yang sudah dalam kondisi ekonomi berat,” pungkasnya. (saa/rpi)