Kawal Hilirisasi Nasional, FSPPB Pertegas Posisi Pertamina sebagai Soko Guru Kemandirian Energi

tvOnenews.com – Momentum bersejarah bagi kedaulatan energi Indonesia tercipta di Cilacap, Jawa Tengah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi memimpin prosesi groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II, Rabu (29/4/2026).

Di balik langkah strategis ini, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) hadir sebagai garda terdepan untuk memastikan pembangunan industri energi tetap berpijak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Kehadiran Presiden FSPPB Arie Gumelar dalam agenda tersebut menjadi sorotan. Momen ini bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat sinergi antara pemerintah dan pekerja dalam menjaga aset vital negara.

Sumber :

• FSPPB

Presiden Prabowo Subianto secara khusus menyapa langsung Arie Gumelar, sebuah pengakuan implisit atas peran strategis serikat pekerja dalam menjaga Pertamina sebagai soko guru ketahanan energi nasional.

Sinergi ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, dalam peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Pertamina Balikpapan pada 12 Januari 2026 lalu, Presiden Prabowo juga sempat berdialog hangat dengan Presiden FSPPB.

Baca Juga

Optimalkan Layanan Informasi, Pertamina Raih The Best Service Quality Management Team & Best Agent Digital Email Publik

Proyek hilirisasi tahap kedua ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan total nilai investasi fantastis mencapai Rp116 triliun. Fokus utamanya adalah penguatan infrastruktur energi di bawah naungan PT Pertamina (Persero).

Berikut adalah rincian fokus pembangunan infrastruktur energi dalam proyek ini:

Langkah ini merupakan jawaban atas tuntutan kemandirian energi nasional, meminimalisir ketergantungan pada pihak asing, dan memastikan suplai energi merata hingga ke pelosok negeri.

FSPPB: Mengawal Konstitusi di Garis Depan

Sumber :

• FSPPB

FSPPB menegaskan keterlibatan mereka adalah kunci untuk memastikan proyek hilirisasi tetap berada di koridor semangat konstitusi Pasal 33 UUD 1945.