Airlangga Bongkar Biang Kerok Modal Asing Kabur dari RI

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewaspadai tren derasnya arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia.

Hal ini dia sampaikan usai melaporkan langsung perkembangan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026) malam.

Airlangga menegaskan bahwa fenomena capital outflow kini menjadi perhatian utama pemerintah di tengah tekanan ekonomi global yang belum mereda.

“Tentu beberapa hal yang menjadi perhatian tentu terkait dengan Bapak Presiden melihat terkait dengan capital outflow,” ujar Airlangga.

Pemerintah tidak melihat persoalan ini sebagai gejala tunggal. Hasil pendalaman menunjukkan arus dana asing keluar dipicu oleh dua kanal utama, yakni pasar modal dan instrumen utang negara. Namun, ada pula bantalan yang berperan meredam tekanan tersebut.

“Dan capital outflow tadi didalami bahwa disebabkan oleh, satu, oleh pasar modal, kedua, SBN, dan ketiga dinetralisasi oleh SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia),”

Baca Juga

Ketua OJK Friderica: Dana Asing Kabur Bukan Salah RI, Tapi Efek Geopolitik dan Ekonomi Dunia

Artinya, pergerakan dana asing di pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN) menjadi titik rawan yang terus dipantau. Sementara itu, instrumen moneter seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) difungsikan sebagai penyeimbang untuk menjaga likuiditas dan stabilitas.

Merespons kondisi ini, pemerintah langsung mengunci koordinasi lintas otoritas. Sinergi antara fiskal dan moneter diperkuat untuk mencegah gejolak yang lebih dalam.

“Dan tadi disepakati, dilaporkan ke Bapak Presiden, kesepakatan kerja sama antara BI dan Menteri Keuangan sehingga ke depan ini bisa dijaga terkait dengan capital outflow,” imbuhnya.

Kesepakatan tersebut melibatkan peran sentral Bank Indonesia di bawah Gubernur Perry Warjiyo serta Kementerian Keuangan yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa.

Rapat di Istana juga dihadiri jajaran elite sektor keuangan dan ekonomi, mulai dari Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, pejabat LPS, hingga pimpinan BUMN strategis dan kementerian teknis.

Langkah cepat ini menjadi krusial, mengingat capital outflow berpotensi menekan nilai tukar, mengguncang pasar keuangan, hingga menghambat stabilitas ekonomi domestik jika tidak ditangani secara terkoordinasi. (agr)