Harga Cabai Merah Melonjak di Berbagai Daerah, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Segera Bertindak

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kenaikan harga cabai merah segera mengambil langkah pengendalian.

Berdasarkan data Kemendagri per 11 Mei 2026, sebanyak 242 daerah tercatat mengalami kenaikan harga cabai merah pada minggu pertama Mei 2026.

“[Pemda] boleh tidak membangun atau tidak bekerja sama dengan Kementan untuk menanam cabai, dengan catatan jangan [sampai harga] cabainya naik,” ujar Tomsi saat menghadiri Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Tomsi menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), masih ada sejumlah daerah yang belum menjalin kerja sama dalam program Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) untuk peningkatan produksi cabai merah.

Bahkan, terdapat daerah yang menolak alokasi kawasan cabai dalam program tersebut. Meski demikian, ia menegaskan daerah tetap harus mampu mengendalikan harga karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Tomsi juga mengapresiasi ketersediaan stok beras nasional yang mencapai 5,19 juta ton. Jumlah itu disebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

Baca Juga

Kemendagri Siap Kawal Percepatan Proyek PSEL, Sampah di Daerah akan Jadi Sumber Listrik Baru

Meski stok beras melimpah, Tomsi meminta Perum Bulog memastikan distribusi ke daerah berjalan optimal. Sebab, masih terdapat sejumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga beras.

“Tolong Ibu [Perum Bulog] data kan daerah-daerah masih tinggi, minta dihubungi untuk Bulognya supaya penyalurannya ditingkatkan,” imbuh Sekjen Kemendagri.

Ia kembali mengingatkan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi acuan pemerintah dalam memantau pergerakan harga komoditas di daerah.

Karena itu, Tomsi meminta Pemda menjaga stabilitas harga bahan pokok agar tidak melampaui HET yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, tantangan pengendalian harga di daerah memang tidak mudah. Namun, pengalaman menghadapi kondisi serupa pada tahun-tahun sebelumnya seharusnya menjadi modal bagi daerah untuk mengantisipasi lonjakan harga, baik saat musim hujan maupun kemarau.

“Dengan rapat yang setiap minggu, dengan bertahun-tahun kita mengalami musim yang sama, musim penghujan, panas, gelombang tinggi, kita harus sudah bisa mengatasi kebiasaan-kebiasaan itu. Kita sudah bisa mengatasi kesulitan-kesulitan kita itu,” tandas Tomsi.