Rupiah Jebol Rp17.700 per Dolar AS, Purbaya Pilih Pertahankan Subsidi BBM demi Cegah Keributan

Jakarta, tvOnenews.com — Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga menembus level Rp17.700 per dolar Amerika Serikat (AS) memicu kekhawatiran terhadap kemampuan pemerintah menjaga subsidi energi nasional.

Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) tetap aman dan akan dipertahankan hingga akhir 2026 meski kurs rupiah sudah jauh melampaui asumsi dasar APBN.

Pemerintah sebelumnya menetapkan asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2026 di level Rp16.500 per dolar AS. Sementara pada perdagangan Selasa pagi (19/5/2026), dolar AS sudah bertengger di kisaran Rp17.705.

Meski tekanan kurs semakin berat, Purbaya menegaskan pemerintah telah mengantisipasi skenario pelemahan rupiah sejak awal penyusunan anggaran.

“Subsidi BBM masih kita pertahankan sampai akhir tahun seperti saya bilang. Ada yang tanya rupiahnya melemah, gimana dampaknya ke subsidi? Waktu hitung kita memang sudah ambil angka rupiah tertentu yang berbeda dengan asumsi APBN yang kemarin,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global akibat ketidakpastian geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah yang terus memicu lonjakan harga komoditas dunia, termasuk minyak mentah dan crude palm oil (CPO).

Baca Juga

Defisit APBN Menyusut, Purbaya: Ini Kabar Gembira, Defisit Tinggal 0,64 Persen dari PDB

Kondisi tersebut membuat beban subsidi energi berpotensi semakin besar karena pemerintah harus menahan harga BBM domestik di tengah kenaikan harga impor energi dan pelemahan rupiah.

Meski begitu, Purbaya menegaskan pemerintah sengaja memilih mempertahankan subsidi demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

Ia mengakui kebijakan subsidi BBM kerap menuai kritik karena dianggap menghambat ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur. Namun menurutnya, pendekatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial masyarakat Indonesia.

Purbaya menilai kenaikan harga BBM di tengah tekanan global justru berpotensi memicu gejolak sosial yang jauh lebih mahal dampaknya bagi ekonomi nasional.

“Kalau saya naikin BBM pasti banyak protes dan nanti bisa ada keributan di sana-sini yang akan merusak stabilitas sosial politik. Pada akhirnya ekonomi sehingga uang yang saya punya pun nggak akan bisa saya pakai untuk membangun. Kenapa? Keadaan kacau. Jadi saya keluarkan sedikit untuk subsidi supaya keadaan tenang saya bisa membangun,” pungkas Purbaya.

Pemerintah menghadapi dilema besar antara menjaga disiplin fiskal atau mempertahankan stabilitas sosial di tengah tekanan eksternal yang terus meningkat.

Di satu sisi, pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak dunia berpotensi memperbesar beban subsidi energi. Namun di sisi lain, pemerintah tampaknya memilih menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas domestik sebagai prioritas utama di tengah ketidakpastian global yang belum mereda. (agr/rpi)