Jalan Berjam-jam hingga Menyeberang Laut, Begini Tantangan Akses Keuangan di Wilayah 3T
- PNM.
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerataan akses layanan keuangan masih menjadi pekerjaan rumah di Indonesia, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau, kawasan pegunungan, hingga wilayah perbatasan membuat sebagian masyarakat masih harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk memperoleh layanan keuangan formal.
Di sejumlah daerah seperti Kepulauan Natuna, Kepulauan Talaud, Maluku, pedalaman Kalimantan, dataran tinggi Papua, hingga desa-desa di Nusa Tenggara, keterbatasan akses tersebut tak hanya berdampak pada layanan perbankan, tetapi juga memengaruhi peluang masyarakat mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf ekonomi.
Pengamat pembangunan menilai, perluasan inklusi keuangan menjadi salah satu langkah penting untuk memperkecil kesenjangan ekonomi antardaerah. Selain menghadirkan akses pembiayaan, masyarakat di wilayah terpencil juga membutuhkan pendampingan agar mampu mengelola usaha secara berkelanjutan.
Salah satu upaya yang dilakukan datang dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang memperluas jangkauan layanannya hingga ke kawasan 3T. Perusahaan pelat merah tersebut menyebut sebagian jaringan operasionalnya kini berada di wilayah yang selama ini sulit dijangkau layanan keuangan formal.
“PNM hadir melalui 4.035 unit di mana 516 di antaranya berada di wilayah 3T. Artinya lebih dari 10 persen jaringan pelayanan PNM menjangkau wilayah-wilayah dengan medan yang penuh tantangan,” ungkap Direktur Utama PNM Kindaris, dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).
Menurut Kindaris, tantangan terbesar di wilayah 3T bukan hanya persoalan pembiayaan, tetapi juga bagaimana masyarakat, khususnya perempuan pelaku usaha ultra mikro, memperoleh kesempatan untuk berkembang melalui pendampingan yang berkelanjutan.
Ia menilai ketika akses terhadap modal disertai pembinaan diberikan secara konsisten, manfaat yang dirasakan tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga keluarga hingga perekonomian desa secara keseluruhan.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong agar pembiayaan lebih banyak diarahkan ke sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengimbau untuk terus mengarahkan dukungan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat salah satunya pemberdayaan UMKM.
Sejalan dengan arah tersebut, PNM menyebut pendampingan menjadi bagian penting dari program yang dijalankan. Selain pembiayaan, perusahaan juga memberikan pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, hingga penguatan kapasitas usaha bagi para nasabahnya.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar pelaku usaha ultra mikro tidak hanya mampu mempertahankan usahanya, tetapi juga berkembang dan membuka peluang kerja baru di lingkungan sekitar.
Kindaris menegaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak semata-mata diukur dari besarnya pembiayaan yang disalurkan, melainkan dari dampak yang dirasakan masyarakat di daerah yang selama ini sulit mengakses layanan keuangan.
“Keberhasilan bukan diukur dari seberapa jauh kami menyalurkan pembiayaan, tetapi seberapa jauh kami mampu menghadirkan harapan hingga ke wilayah yang paling sulit dijangkau. Di bawah naungan Danantara, kami memiliki optimisme yang lebih besar untuk memperluas akses pembiayaan dan pemberdayaan hingga pelosok Indonesia,” tambah Kindaris. (cmi)
Load more