Purbaya Sebut Pemerintah Tidak Tutup Mata terkait Persoalan MBG di Lapangan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tidak menutup mata terkait persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.

Hal itu diungkapkan dalam menghadiri Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026).

“Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan,” ucap Purbaya saat rapat.

Purbaya mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi ialah terkait kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Mengenai hal ini, dia mendorong agar pelaksanaan MBG lebih memprioritaskan dan memaksimalkan UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), hingga pemasok pangan lokal.

“Pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDES, UMKM, serta penyediaan lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG,” kata Purbaya.

Baca Juga

Rasio Utang RI Tembus 40,54 Persen PDB, Purbaya Sebut Masih dalam Batas Aman dan Terkendali

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengakui bahwa keuntungan atau dampak positif dari program MBG masih belum banyak dirasakan petani dan UMKM.

“Kalau dampak positif terhadap petani dan UMKM pastinya ada. Tapi memang belum optimal dan belum maksimal,” ungkap Saan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Saan lantas meminta pemerintah untuk lebih memberdayakan petani dan UMKM dalam penyediaan menu MBG. Sehingga masyarakat kalangan bawah bisa merasakan dampak ekonomi dari kehadiran program tersebut.

“Agar penyerapan hasil-hasil dari petani dan hasil-hasil dari UMKM untuk kebutuhan-kebutuhan MBG memang harus lebih dimaksimalkan, harus lebih ditingkatkan lagi agar memang memberikan multi-effect ekonomi di tingkat paling bawah,” kata dia.

Dalam evaluasi yang sedang dijalankan pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), politisi Partai NasDem itu meyakini bahwa pelaksanaan MBG akan lebih banyak menyerap hasil produksi dari petani dan UMKM.

“Jadi saya yakin pemerintah, dalam hal ini BGN akan terus berupaya untuk menyerap apa yang menjadi hasil-hasil dari petani dan UMKM untuk kebutuhan MBG,” jelas Saan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan alokasi belanja dari MBG senilai lebih Rp120 triliun per tahun masih belum dirasakan oleh petani, peternak, dan UMKM sepenuhnya.

“Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok,” kata Luhut melalui akun Instagramnya, dikutip Selasa (30/6/2026). (saa/rpi)