Contoh India, Prabowo Buka Peluang Bandara dan Aset Strategis BUMN Dikelola Swasta: Tapi Kepemilikan Tetap Negara

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto membuka peluang bagi pihak swasta untuk mengelola aset strategis milik negara yang selama ini belum optimal dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rencana itu disampaikan Prabowo saat memaparkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan, pemerintah telah melakukan penataan terhadap BUMN yang dinilai tidak produktif dan tidak memberikan nilai tambah bagi negara. Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah membuat perusahaan pelat merah lebih ramping dan efisien.

"Sebagaimana telah saya laporkan tadi pagi di Majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif, kalau bisa lebih ramping lebih baik," jelas Presiden dalam pidatonya.

Selain melakukan konsolidasi BUMN, pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan aset negara yang selama ini belum menghasilkan nilai ekonomi secara maksimal. Aset tersebut mencakup tanah, gedung, jaringan, kawasan hingga berbagai fasilitas yang dikelola BUMN.

Untuk mempercepat pemanfaatan aset tersebut, pemerintah akan membuka ruang kerja sama dengan sektor swasta. Prabowo menegaskan proses kerja bakal dilakukan secara transparan, kompetitif dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tetap mempertahankan kepemilikan strategis negara.

Baca Juga

Prabowo Minta Audit Forensik Dana Haji, Dahnil Anzar: Presiden Ingin Tahu Fakta Keuangan Haji Sebenar-benarnya

"Pemerintah akan mempermudah kerja sama pemanfaatan aset-aset BUMN. Yang belum optimal dioperasikan, akan kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel serta menjaga kepemilikan strategis negara, kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia."

Lebih lanjut, Presiden menyinggung India sebagai salah satu contoh negara yang telah memberikan ruang kepada swasta untuk mengelola aset publik.

Menurut dia, model tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengoptimalkan aset negara tanpa mengalihkan kepemilikannya.

"Kita harus berani belajar dari negara lain. India, telah menjalankan apa yang mereka sebut National Monetisation Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara, modal yang diperoleh diputar Kembali untuk membangun infrastruktur baru."