64,5 Persen UMKM Dipimpin Perempuan, KKI 2026 Soroti Kekuatan Ekonomi Kaum Hawa

Model yang ditawarkan bertumpu pada empat pilar, yakni Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM). Penguatan tersebut turut dipadukan dengan pemanfaatan teknologi digital yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan pelaku usaha.

Langkah ini menjadi penting karena tantangan UMKM perempuan tidak berhenti pada kemampuan menghasilkan produk. Akses pembiayaan, kemampuan mengelola keuangan, penguasaan teknologi, serta kemampuan memperluas pasar turut menentukan apakah sebuah usaha mampu naik kelas.

Semangat pemberdayaan perempuan juga terlihat sejak pembukaan KKI 2026 pada 20 Agustus. Acara tersebut dihadiri Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Selvi Ananda Gibran Rakabuming bersama Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destry Damayanti.

Destry menegaskan KKI 2026 menjadi simbol kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat daya saing produk lokal hingga mampu menembus pasar global.

Dari sisi pelaku usaha, pengalaman nyata turut dibagikan Syanaz Nadya Winanto Putri dari Rorokenes serta Senior Policy Strategist South East Asia Women’s World Banking Desi Vicianna.

Keduanya menyoroti pentingnya inovasi produk, penguatan kelompok usaha, dan literasi digital sebagai modal penting agar perempuan pelaku UMKM tidak berhenti pada skala usaha kecil, tetapi mampu berkembang dan naik kelas.

Baca Juga

Ekonomi Kreatif Jadi Penggerak Utama Pembangunan di Yogyakarta

Dukungan terhadap UMKM dan karya perempuan juga datang dari berbagai kalangan.

Hingga 22 Agustus, KKI 2026 turut dihadiri Ketua Dewan OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, hingga desainer Didit Hediprasetyo.

Kehadiran sejumlah tokoh tersebut menjadi bagian dari dukungan lintas sektor terhadap pengembangan UMKM dan karya wastra Indonesia.

KKI 2026 pun tidak hanya menjadi etalase produk lokal. Gelaran ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemberdayaan perempuan memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas dari meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperkuat kemandirian pelaku usaha, hingga membuka peluang bagi produk Indonesia masuk ke pasar global. (agr/nsi)