Kapasitas Pelabuhan Naik, Ekosistem Logistik Darat Diperkuat

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelancaran terminal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan alat bongkar muat, tetapi juga oleh koordinasi jadwal kapal, ketersediaan slot kendaraan, serta kesiapan fasilitas setelah kontainer meninggalkan terminal.

Persoalan kesiapan simpul darat terjadi di kawasan timur Indonesia. Kepala Cabang PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Merauke, Puji Hermoko, mengatakan kebutuhan paling mendesak di wilayah tersebut adalah keberadaan depo kontainer di luar kawasan pelabuhan sebagai fasilitas penyangga.

“Kontainer harus bisa keluar, dalam arti harus ada backup depo di luar karena Merauke 100% deponya di dalam,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (6/9). 

Menurut Puji, keterbatasan ruang penumpukan berdampak pada meningkatnya biaya logistik. SPIL beberapa kali menurunkan muatan di Timika sebelum kemudian digabungkan dengan kapal lain menuju Merauke. Selain menambah biaya dan memperpanjang rantai distribusi, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko terhadap komoditas, khususnya muatan pangan.

“Harapan kami, ada kebijakan dari Pemda maupun Pemprov sehingga kami bisa membuat depo di luar,” katanya.

Kebutuhan penguatan simpul logistik di Merauke juga menjadi perhatian pengelola TPK Merauke. Terminal Head TPK Merauke, Muhammad Rasul Irmadani, mengatakan pihaknya menyiapkan revitalisasi lapangan penumpukan seluas 1,4 hektare untuk meningkatkan kapasitas pelayanan peti kemas.

Revitalisasi tersebut mencakup perbaikan infrastruktur, penguatan akses, serta penambahan peralatan bongkar muat berupa rubber tyred gantry crane (RTG). Pekerjaan tersebut saat ini masih dalam proses lelang di kantor pusat.

“Pekerjaan revitalisasi itu nanti luasannya 1,4 hektare yang mau diperbaiki. Untuk penguatan, perbaikan akses, pembuatan jalur alat RTG. Dengan adanya RTG itu, kami berharap kapasitas bertambah ke atas,” ujar Rasul saat dihubungi, Rabu (3/9). 

Selain revitalisasi, Rasul menilai keberadaan depo di luar kawasan pelabuhan diperlukan agar aktivitas penumpukan tidak membebani ruang operasional terminal. Namun, pengembangannya masih menghadapi kendala investasi serta daya dukung jalan.

“Depo itu sebenarnya lini dua, memang harus di luar pelabuhan. Kami berharap perusahaan pelayaran membuat depo di luar pelabuhan. Namun, ada beberapa kendala, mulai dari kebutuhan investasi hingga izin pemerintah untuk lintas jalan keluar karena daya dukung jalan,” jelasnya.