Prabowo Minta Audit Forensik Dana Haji, Dahnil Anzar: Presiden Ingin Tahu Fakta Keuangan Haji Sebenar-benarnya
- Ilustrasi AI Gemini
Jakarta, tvOnenews.com – Presiden Prabowo Subianto meminta untuk dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Presiden ingin memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi dana haji untuk menjadi dasar bagi pemerintah melakukan pembenahan secara tepat dan menyeluruh.
Arahan itu disampaikan Prabowo kepada Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
"Presiden mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji," ujar Wamenhaj Dahnil Anzar saat jumpa pers menjelaskan isi pertemuan dengan Presiden Prabowo.
Dahnil menyebut Kemenhaj akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menindaklanjuti arahan tersebut, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ia juga membeberkan alasan dan tujuan perlunya dilakukan audit tersebut.
"Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya. Jadi, jangan sampai kemudian financial engineering dan sebagainya seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai, maka Presiden juga ingin tahu kondisi keuangan haji saat ini," kata Dahnil.
Menurut Dahnil, audit tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah memastikan tata kelola penyelenggaraan haji terbebas dari praktik kecurangan.
"Supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah," sambung Dahnil.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Haji dan Umrah dalam membenahi tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah serta menangani praktik yang dinilai merugikan jemaah.
Menteri Haji Mochamad Irfan mengatakan Presiden mengarahkan kementeriannya untuk membersihkan ekosistem penyelenggaraan haji dan umrah dari praktik kartel maupun kecurangan.
"Sapu ajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah," kata Irfan menirukan instruksi Presiden.
Selain membahas pengelolaan keuangan haji, pertemuan tersebut turut membahas rancangan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2027.
Presiden mengusulkan komposisi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat sebesar 52:48. Usulan tersebut disampaikan dengan pertimbangan agar biaya yang harus ditanggung jemaah tidak semakin berat di tengah proyeksi kenaikan biaya penyelenggaraan haji tahun depan.
Irfan menjelaskan perubahan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah turut memengaruhi kondisi ekonomi dan sejumlah komponen biaya penyelenggaraan haji yang perlu disesuaikan.
"Memang, ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tetapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan jamaah," kata Menteri Haji Mochamad Irfan. (ant/rpi)
Load more