KemenKopUKM Tampung Aspirasi dan Masukan Masyarakat Perkuat Draf RUU Perkoperasian

Selain itu, kata Herman, perlu ketegasan hukum dari koperasi dalam kedudukan hukum di samping yang lainnya, yakni BUMN, korporasi, dan lainnya. 

"Yang membedakan koperasi dengan PT hanya permodalan. Jika modal PT dari persero dengan keuntungan untuk pemegang saham, sedangkan modal koperasi dari anggota dengan keuntungan untuk anggota," kata Herman.

Herman belum melihat kedudukan hukum koperasi yang jelas. Sehingga, masih perlu diatur sedemikian rupa dengan menegaskan pada jati diri koperasi.

Generasi milenial berkoperasi juga menjadi sorotan Herman. Bagi Herman, saat ini, masih sedikit anak-anak muda yang antusias berkoperasi. "UU harus mengakomodir keterlibatan generasi muda dalam koperasi. Ini kesempatan bagi kita untuk membuat instrumen dalam UU agar menarik anak muda berkoperasi," kata Herman.

Sementara itu, Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ahmad Daniel sepakat UU Perkoperasian direvisi, dimana ada pasal yang ditambah, ada juga pasal yang dihapus.

"Status Gerakan Koperasi di bawah yang perlu diperbaiki. Contoh, masyarakat kurang percaya KSP karena tidak ada lembaga penjamin simpanan anggota," kata Daniel.

Baca Juga

Undang-Undang Penyiaran Perlu Segera Diperbarui, DPR Tegaskan Regulasi Harus Adaptif di Era Digital

Hal lainnya, kata Daniel, jangka waktu kepengurusan tidak perlu dibatasi. "Sepanjang pengurus koperasi bagus berprestasi membuat koperasi berkinerja baik, tidak perlu diganti. Jangan sampai setelah diganti malah hancur. Banyak yang seperti itu," kata Daniel.

Di mata Daniel, prinsip-prinsip koperasi yang sudah ada dalam UU yang lama, harus tetap dipertahankan alias jangan diubah. "Logo koperasi juga jangan diubah, karena itu mengandung sejarah perjuangan koperasi," ucap Daniel. (hms/mii)