Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Untuk mendukung transparansi, Pemprov Jawa Barat juga tengah menyiapkan aplikasi khusus yang akan digunakan sebagai platform pendaftaran.

Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses informasi secara terbuka serta memantau proses pengajuan bantuan secara real-time.

“Saat ini aplikasinya sedang disiapkan,” kata Dedi Mulyadi.

Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, turut memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil oleh Pemprov Jawa Barat.

Menurutnya, sistem ini akan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan perumahan.

Ia menilai bahwa selama masyarakat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka mereka berhak mendapatkan bantuan tanpa harus melalui proses yang rumit.

Baca Juga

Serius dengan Aturan Tanpa KTP, Dedi Mulyadi Kejar 5 Juta Penunggak Pajak Kendaraan: Samsat Bisa Tiru Perbankan

Program ini juga ditargetkan mampu memperbaiki puluhan ribu rumah tidak layak huni di Jawa Barat mulai April 2026.

Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, program ini juga memiliki dampak ekonomi yang cukup signifikan.

Maruarar Sirait menjelaskan bahwa setiap proyek renovasi rumah setidaknya akan melibatkan tiga tenaga kerja.

Hal ini berarti program rutilahu tidak hanya membantu masyarakat dari sisi hunian, tetapi juga membuka peluang kerja baru.

“Setiap rumah yang direnovasi minimal membutuhkan tiga pekerja. Artinya, program ini juga membuka lapangan kerja serta menggerakkan usaha warung, toko material, hingga jasa angkutan,” jelasnya.

Dengan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, program rutilahu di Jawa Barat diharapkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. (adk)