Terungkap, Alasan Dedi Mulyadi Wacanakan Hapus PKB dan Ganti dengan Jalan Provinsi Berbayar di Jawa Barat

Ia kemudian menjelaskan alasan utama di balik munculnya gagasan tersebut, yakni soal keadilan bagi masyarakat pengguna kendaraan.

“Tetapi juga ada pemikiran kalau pengen beri keadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar. Siapa yang pakai jalan provinsi bayar,” lanjutnya.

Menurut Dedi, sistem tersebut dianggap lebih adil dibanding seluruh pemilik kendaraan harus membayar pajak dalam jumlah sama meski intensitas penggunaan jalannya berbeda.

“Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi enggak pernah jalan,” kata Dedi Mulyadi.

Tak hanya itu, Dedi juga mengungkap bahwa skema jalan berbayar nantinya hanya bisa diterapkan apabila kualitas jalan provinsi sudah memenuhi standar layaknya jalan tol.

Saat awak media menanyakan bentuk skema konsep tersebut, Dedi menjawab:

Baca Juga

3 Bantuan Gubernur Dedi Mulyadi untuk Warga NTT yang Terdampak Gempa Bumi, Aksinya Menuai Perhatian Publik

“Kan baru mulai kajian, kan biar pada cerdas gitu loh. Tetapi dengan perhitungan seluruh jalan provinsi sudah memenuhi syarat seperti jalan tol.”

Kajian terkait kebijakan tersebut nantinya akan melibatkan para akademisi hingga pakar transportasi di Jawa Barat.

“Ya kajian akademis dong, nanti dengan pakar transportasi, kemudian dengan para akademisi. Nanti timnya yang mengkoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.

Sementara untuk mekanisme pembayaran, Dedi memberi gambaran bahwa sistemnya akan serupa seperti teknologi pembayaran jalan tol modern tanpa perlu kartu tempel manual.

“Ya di tol, ya nanti kayak model tol. Nanti ada sistemnya itu, di kita enggak usah lagi kayak tol ditempel begitu saja.”

“Ada teknologinya sudah ada, jadi negara-negara lain sudah,” tutup Dedi Mulyadi.

(anf)