Tak Tanggung-tanggung, Dedi Mulyadi Usul 70 Persen Pajak Tambang Dibagikan ke Warga Terdampak

tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan setelah mengungkap rencananya membagikan hasil pajak tambang di Kabupaten Bogor kepada masyarakat di sekitar area tambang.

Tak tanggung-tanggung, Dedi berencana mengalokasikan hingga 70 persen pajak tambang untuk desa tempat aktivitas pertambangan berlangsung.

Menurut Dedi, kebijakan tersebut dibuat agar masyarakat yang terdampak langsung aktivitas tambang juga bisa merasakan manfaat ekonomi secara nyata.

Sumber :

• jabarprov.go.id

Ia menilai selama ini keuntungan tambang belum sepenuhnya dirasakan warga sekitar, padahal lingkungan dan wilayah tempat tinggal mereka menjadi area eksploitasi.

“Rencana di saya, pajak tambang itu harus 70 persen itu kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan,” ujar Dedi, dilansir dari unggahan TikTok @metrobogor_.

Baca Juga

Pesan Dedi Mulyadi ke Masyarakat dan Pemerintah Daerah: Urus Lembur, Kota Ditata, Setelah Itu Ada Hikmah

Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan konsep tersebut merupakan bagian dari upayanya membangun sistem yang lebih adil bagi masyarakat.

“Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan,” tegasnya.

Sumber :

• Istimewa

Selain membahas pembagian pajak, Dedi juga memberikan perkembangan terbaru terkait rencana pembangunan jalur khusus tambang di Kabupaten Bogor.

Menurutnya, pemerintah saat ini masih mengkaji berbagai aspek sebelum proyek tersebut benar-benar dijalankan.

Tak hanya soal ketersediaan jalan, Dedi juga menyoroti keberlanjutan aktivitas tambang dan dampaknya terhadap lingkungan serta kehidupan warga sekitar.

"Khusus jalan tambang, kita lihat progresnya. Pertama ketersediaannya dan kemudian juga bukan hanya persoalan jalan khusus tambangnya," lanjut Dedi Mulyadi.

"Tambangnya kan kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak. Kan katanya kita ingin pada kajian lingkungan," ujar pria yang akrab disapa KDM itu.

Sumber :

• YouTube biroadpimjabar

Ia menegaskan setiap perusahaan tambang nantinya harus dihitung secara detail, mulai dari luas wilayah tambang hingga dampak sosial yang ditimbulkan.

"Yang kedua kalau masih ada keberlangsungan berapa luasnya? Kemudian yang berikutnya adalah setelah tambang itu apa yang akan dilakukan untuk kehidupan masyarakatnya? Ini yang lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat." terang KDM.

KDM juga menyinggung pentingnya kajian lingkungan sebelum menentukan keberlanjutan aktivitas pertambangan di suatu wilayah.

Menurutnya, seluruh kebijakan harus dipastikan tidak merugikan masyarakat maupun merusak lingkungan dalam jangka panjang.