Dedi Mulyadi Ucapkan Terima Kasih ke Warga Jabar soal Kritik Pembongkaran PKL di Trotoar Bandung: Pemimpin Tak Selalu Disukai

tvOnenews.com - Kebijakan penataan ruang publik sering kali menjadi buah simalakama bagi para pemimpin daerah. Di satu sisi, ada tuntutan estetika dan ketertiban kota, sementara di sisi lain terdapat hajat hidup para pedagang kecil.

Ketegangan inilah yang baru-baru ini mewarnai kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di fasilitas trotoar Kota Bandung.

Kebijakan tersebut memicu gelombang kritik hingga kemarahan dari sebagian masyarakat dan pedagang yang terdampak.

Sumber :

• YouTube Kang Dedi Mulyadi

Menanggapi kritik soal penolakan tersebut , Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan respons yang cukup menarik perhatian publik.

Bukan balas marah, ia justru menyampaikan rasa terima kasih atas kemarahan para warga tersebut.

Baca Juga

DPRD Jawa Barat Setujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 Menjadi Perda

Dalam sebuah pernyataan saat melakukan perjalanan menuju Kota Bekasi, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kritik dan kemarahan publik merupakan bagian dari dinamika kepemimpinan yang tidak bisa dihindari.

Ia menyadari sepenuhnya bahwa setiap keputusan strategis pasti akan melahirkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kemarahannya. Kalau jadi pemimpin itu memang tidak pernah berada dalam posisi yang disukai semua,” ujar Dedi dalam video yang diunggahnya di TikTok, dikutip via laman resmi Bapenda Jawa Barat, Sabtu (23/5/2026).

Sumber :

• TikTok/dedimulyadiofficial

Bagi Dedi Mulyadi, penertiban lapak-lapak PKL di trotoar bukan bertujuan untuk memutus mata pencarian atau menyengsarakan para pedagang kecil.

Langkah tegas ini diambil murni untuk mengembalikan fungsi esensial trotoar sebagai hak mutlak bagi para pejalan kaki.

Sebab, menurut pria yang juga akrab disapa Kang Dedi tersebut, selama ini penyalahgunaan trotoar sebagai tempat berjualan dinilai telah merampas hak kenyamanan dan keselamatan warga yang berjalan kaki.

“Pedagang kaki lima memang mencari nafkah untuk keluarga, tetapi trotoar bukan untuk pedagang kaki lima. Hak pejalan kaki harus diberikan, hak yang punya toko juga harus terlihat dari depan,” katanya.

Selain itu, keberadaan lapak PKL yang tidak tertata rapi kerap menutupi keterlihatan (visibilitas) toko-toko resmi yang membayar pajak daerah, sehingga menciptakan ketidakadilan ekonomi di kawasan tersebut.

Menanggapi tuntutan mengenai kompensasi atau ganti rugi bagi para pedagang yang terdampak pembongkaran, KDM menjelaskan bahwa kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki keterbatasan yang nyata.