Pendeta Saifuddin Ibrahim Bikin Video, Ngaku Heran Ada Umat Islam yang Haramkan Ucap Selamat Natal

_{Sosok Pendeta Saifuddin Ibrahim. (ist)}

Kemudian, Pendeta Saifuddin Ibrahim mengutip surat Al Mumtahanah ayat 8.

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, ucapan selamat natal dari seorang Muslim kepada umat kristiani adalah bagian dari berkata dan berbuat baik kepada sesama manusia, kenapa diharamkan?" kata Saifuddin.

Menurutnya, pembahasan terkait larangan mengucapkan selamat natal bagi seorang umat Islam setiap mendekati 25 Desember tak pernah habis dibahas.

"Selalu diributkan, bahkan mereka mengatakan bahwa 25 Desember itu hari Murtad Nasional," kata Pendeta Saifuddin Ibrahim. 

Sosoknya Kontroversial

Baca Juga

Gaet Komunitas Muslim Inggris, Manchester United Bukber di Old Trafford

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sempat menetapkan Saifuddin Ibrahim, pria yang meminta 300 ayat Alquran dihapus, sebagai tersangka dugaan tindak pidana ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Dittipidsiber," kata Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri telah meningkatkan status penanganan perkara terkait pernyataan Saifuddin Ibrahim yang meminta 300 ayat Al-Qur'an dihapus, pada Rabu (23/3/2022) lalu.

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol. Gatot Repli Handoko saat itu menyebutkan ada tiga laporan yang diterima terkait Saifuddin Ibrahim. 

Salah satunya dari seseorang bernama Rieke Vera Rountinsulu, Jumat (18/3/2022), serta dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF), Selasa (22/3/2022).

Pelapor menduga Pendeta Saifuddin Ibrahim melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 156a KUHP dan/atau Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan/ atau Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta Polri menyelidiki tayangan video seorang pria bernama Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghapus 300 ayat di Alquran, karena menimbulkan kegaduhan.