Ustadz Adi Hidayat Komentari Ajang Debat KPU Agar Tak Menjadi Wahana Adu Receh, Saling Serang dan Penuh Gimik

Jakarta, tvOvenenws.com-Debat keempat Komisi Pemilihan Umum banyak diwarnai adu gimik antara ketiga pasangan calon wakil presiden. Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD bahkan menolak menjawab pertanyaan Gibran karena dianggap hanya gimik dan pernyataan receh. Cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar mengeluarkan pernyataan jika debat untuk calon pengambil kebijakan pemerintahan harusnya tidak hanya level definisi dan singkatan. Ulama muda kenamaan, Ustadz Adi Hidayat (UAH) memberi komentar soal acara debat capres-cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Tiga masukan disampaikan Ustadz Adi Hidayat agar debat KPU untuk menyaring pemimpin berlangsung efektif. “Ada kiranya tiga catatan yang kami ingin usulkan sekaligus juga hasil dari pengamatan yang kami lihat dari proses yang telah berlangsung," ujarnya Adi Hidayat seperti dilansir dari YouTube pribadinya Selasa, 9 Januari 2024 

Untuk tak ada lagi keluhan soal gimik dan pertanyaan receh, UAH berharap kedepannya para panelis debat capres-cawapres bisa lebih memberikan pertanyaan substansial untuk mengedukasi masyarakat. Karena, ujar Ustadz Adi Hidayat, sifat edukasi ini sangat penting agar masyarakat dapat melihat, menilai dan menentukan pilihan.

Panelis diarahkan bertanya mewakili kepentingan masyarakat di 38 provinsi. Sehingga, sambung UAH, kebutuhan masyarakat di tiap-tiap daerah di Indonesia bisa disuarakan dan bisa didengar oleh para paslon agar calon pemimpin Indonesia ini dapat memberikan solusi. 

"Dalam pokok ini kami usulkan para panelis dalam debat itu bisa mewakili kepentingan masyarakat di daerah, bila ada 38 provinsi (di Indonesia) lalu dibagi 5 saja (sesi debat) maka seharusnya bisa terkumpul 7 sampai 8 orang bisa hadir dan menyampaikan kebutuhan di setiap daerahnya,” kata UAH. 

Baca Juga

Doa Pelancar Rezeki yang Disarankan Ahli Agama

UAH juga menyarankan KPU agar memanfaatkan kemampuan 11 panelis yang hadir dalam acara debat tersebut untuk menguji gagasan para paslon. Sehingga mereka tidak hanya ditugaskan mengambil nomor undian. 

“Kembalikan konsep walaupun namanya debat, tapi dalam konteks uji publik. Kalau boleh diperkenankan bisa direvisi konsep debat ini, karena sayang ada 11 panelis, pakar di bidangnya tapi hanya ditugaskan mengambil undian dengan nomor, tapi ada sub-tema,” paparnya.