GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Pertahankan Disertasi Sistem Perwakilan dalam UUD 1945 yang Harus Diamandemen, Ismail Marzuki Raih Gelar Doktor

Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk meraih gelar doktor Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Rabu (10/7/2024). TDisertasi bahas sistem perwakilan UUD 1945 yang menerut kajian ternyata harus diamandemen.
Rabu, 10 Juli 2024 - 19:59 WIB
Ismail Marzuki, M.A.Hk meraih gelar doktor usai jalani sidang disertasi Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Rabu (10/7/2024)
Sumber :
  • Istimewa

Tiga sistem perwakilan tersebut meliputi wakil rakyat yang terpilih melalui proses pemilihan umum political representative, wakil rakyat diutus berbagai golongan (functional representative), serta wakil rakyat diutus daerah (territorial representative).

Menurut disertasi ini, keberadaan tiga sistem perwakilan paling tepat dalam mewujudkan demokrasi pancasila.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ini mengingat nilai-nilai Pancasila di antaranya nilai ketuhanan Yang Maha Esa, rasa persatuan, mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Kemudian, nilai Pancasila tersebut meliputi demokrasi perwakilan, menunjukkan kebijaksanaan hingga tanam nilai keadilan sosial harus dijalankan dengan sempurna.

Disertasi ini menegaskan dari hasil penemuan Dr. Ismail Marzuki bahwa perlunya dilakukan revitalisasi terhadap posisi dan fungsi MPR RI.

Menurut disertasi Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk, tempat kedaulatan rakyat ( paling harus dilakukan MPR RI.

MPR RI menjadi lembaga yang tepat sebagai lembaga tertinggi negara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan adanya demokrasi Pancasila.

Fungsi revitalisasi MPR RI jika berdasarkan pandangan demokrasi Pancasila dan filsafat Politik Islam yang terjadi saat ini tidak cukup sebagai fungsi seremonial kenegaraan.

Revitalisasi MPR RI juga harus mengacu kepada hak konstitutionalnya dimana menjadi lembaga mempunyai hak memilih Presiden/Wakil presiden.

Tak hanya itu, MPR RI menggunakan hak konstitutional untuk menetapkan UUD, GBHN, serta TAP MPR RI.

Hal ini menjadi ciri khas demokrasi Pancasila jika hak konstitutional tersebut difungsikan MPR RI berdasarkan dari penelitian berbagai pandangan para pendiri bangsa yang memberikan manfaat sidang BPUPKI.

Maka, sistem perwakilan UUD 1945 memerlukan amandemen dari hasil penelitian disertasi ditulis oleh Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk.

Hasil penelitian tersebut yang menunjukkan perlu adanya amandemen demi tujuan kesamaan dengan ruh dari demokrasi Pancasila.

Tak hanya itu, Pasal-Pasal terkait sistem perwakilan UUD Tahun 1945 juga menunjukkan kembali keselarasannya terhadap norma yang berstatus secara fundamental.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dr. ismail Marzuki, M.A.Hk juga menemukan dari hasil disertasi tersebut bahwa, sistem proporsional tertutup menjadi keselarasan bentuk mewujudkan demokrasi Pancasila.

Disertasi ini menerangkan bahwa partai politik akan menjalankan fungsinya dengan baik dan lancar jika menggunakan fungsi sistem proporsional tertutup dikenal cara seseorang menentukan pilihan partai politik.

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Siapa Sohibul Iman? Pengganti Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR

Siapa Sohibul Iman? Pengganti Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menunjuk Mohamad Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua MPR RI menggantikan Hidayat Nur Wahid pada Selasa (10/11/2026) kemarin.
Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Berikut ini deretan instansi yang sepi peminat di seleksi sebelumnya atau pada 2024, bisa dijadikan referensi bagi calon pelamar CPNS 2026 yang segera dibuka.
Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

PISPI berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi profesi, untuk menggaungkan Gerakan Nasional Penanaman 1.000.000 Tanaman Pekarangan.
Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

BYD mampu mengungguli sejumlah merek Jepang yang selama ini dikenal memiliki pasar kuat di Tanah Air, seperti Suzuki, Mitsubishi Motors, hingga Honda.

Trending

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

PISPI berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi profesi, untuk menggaungkan Gerakan Nasional Penanaman 1.000.000 Tanaman Pekarangan.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT