Jangan Percaya Calo, LPPOM MUI Tegaskan Penyebab Sertifikasi Halal Lama dan Tarif Biaya Makin Mahal

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM MUI Muti Arintawati mengingatkan, sertifikasi halal melalui calo salah satu yang mempengaruhi penyelesaian sertifikat sangat lama dan harga semakin mahal.

"Jangan terlena meskipun banyak yang kenal, istilahnya teman dekat atau dari pihak-pihak tertentu hanya membuat harga melambung mahal dan jangka waktu sertifikasi halal tidak sesuai ketentuan," ujar Muti Arintawati selaku narasumber gelaran Media Gathering LPPOM MUI di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Muti memahami sertifikasi halal melalui calo dianggap mudah, apalagi bagi mereka yang mengaku sebagai konsultan namun memasang tarif harga begitu mahal.

Dampak Calo Proses Sertifikasi Halal

Sumber :

• tvOnenews.com/Hilal Aulia Pasya

Baca Juga

Regulasi Final FIFA Series 2026 Pakai Adu Penalti, Bulgaria Siapkan Algojo untuk Kalahkan Timnas Indonesia

Selain harganya mahal, kata dia, pelaku usaha yang mengandalkan calo sering mengalami tidak ada kabar kejelasan terkininya apakah sudah selesai atau belum terkait kehalalan produknya.

Ia berspekulasi banyak calo berkedok konsultan tidak membantu bahkan memproses sertifikasi halal setelah melakukan proses kesepakatan kepada pelaku usaha.

"Waspada terhadap calo berkedok konsultan yang hanya mengambil untung!," imbau Direktur LPH LPPOM MUI itu.

Lanjut, ia menegaskan bahwa, lembaga yang menaungi dalam proses keputusan kehalalan produk telah menentukan standar tertentu. Hal ini menciptakan alur yang transparan dan efisien.

Ia berharap agar para pelaku usaha benar-benar memahami proses pengimplementasian SJPH yang sudah diatur berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku.

"Persiapan yang baik termasuk pemahaman dan implementasi SJPH, maka dapat mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi halal," pesan Muti.

Menurutnya, langkah tersebut sudah berpaling dari regulasi sebagai kewajiban utama yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

"Kalau kita menerapkan sesuatu kewajiban yaitu lawannya adalah sanksi jika tak dilaksanakan. Jadi, itu harus seimbang dan akibatnya kalau tidak sanksi akhirnya bisa tidak menganggap penting Undang-Undang tersebut karena sudah melecehkan," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia (ALPHI), Elvina A. Rahayu juga selaku narasumber turut menjelaskan bahwa, sertifikasi halal sudah memiliki alur yang jelas.