Domino Menuju Cabor Resmi, PB PORDI Siapkan Langkah Strategis

Oleh karena itu, PB PORDI meyakini bahwa KONI, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta Kementerian Hukum dan HAM tetap berpegang pada komitmen dan ketentuan yang berlaku.

“Meski demikian, karena secara faktual sejumlah pejabat dari KONI, Kemenpora, dan Kemenkumham terlihat hadir dalam deklarasi organisasi lain yang mengklaim sebagai organisasi olahraga domino, PB PORDI merasa perlu menggelar rapat pleno sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan,” pungkas Andi Jamaro.

Dalam rapat tersebut, PB PORDI juga memutuskan untuk melakukan audiensi resmi dengan KONI, Kemenpora, dan Kemenkumham. Audiensi ini bertujuan melaporkan kesiapan PB PORDI sekaligus mengklarifikasi isu berkembangnya narasi kepengurusan ganda dalam olahraga domino.

Dengan langkah tersebut, PB PORDI berharap dapat memberikan kejelasan kepada publik terkait keberadaan, legalitas, serta eksistensi olahraga domino sebagai cabang olahraga prestasi di Indonesia, sekaligus membuka jalan bagi pengakuan resmi domino di tingkat nasional hingga internasional.(lgn)