Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau proyek beautifikasi Stasiun Klaten, Jawa Tengah, Minggu (13/10/2024). Menhub ingin memastikan proyek beautifikasi
Pada rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah sepakat mengesahkan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di dalam rapat paripurna terdekat.
Baleg DPR RI telah menyetujui rumusan baru RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Rumusan tersebut membahas wewenang presiden menunjuk Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi.
Dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), kawasan Aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau Jabodetabek, akan dipimpin oleh Wakil Presiden.Â
Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, mengusulkan daerah Sukabumi masuk ke dalam kawasan aglomerasi Jakarta di RUU DKJ. Ini alasannya.
Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menilai akan adanya tumpang tindih kewenangan dalam penerapan aturan wakil presiden memimpin kawasan aglomerasi.
Wakil Presiden periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla bicara soal wilayah aglomerasi yang termaktub di dalam RUU DKJ yang dipimpin oleh Wakil Presiden.
Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.