Menkeu Purbaya menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi investor yang membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond berbeda dengan pegampunan pajak atau tax amnesty.
Menteri Keuangan memastikan, pemerintah tidak akan membuka kembali program tax amnesty atau pengampunan pajak di tengah munculnya spekulasi terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
Rencana Kementerian HAM RI membentuk tim asesor untuk menentukan status pembela HAM menuai kritik dari berbagai pihak. Amnesty menilai kebijakan itu berbahaya.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai kehadiran personel TNI berseragam tempur di ruang sidang bertentangan dengan prinsip peradilan yang merdeka dan bebas dari intervensi militer.
Amnesty International Indonesia menentang keras rencana pemerintah memasukkan nama Presiden ke-2 RI, Soeharto ke dalam daftar calon penerima gelar Pahlawan Nasional.
Amnesty International Indonesia menilai satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi periode dengan kemunduran paling serius
Rupiah melemah ke Rp16.791 per dolar AS pada perdagangan Jumat (26/9/2025). Ketegangan geopolitik dan rencana pengampunan pajak dorong fluktuasi nilai tukar.
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Berikut ini deretan instansi yang sepi peminat di seleksi sebelumnya atau pada 2024, bisa dijadikan referensi bagi calon pelamar CPNS 2026 yang segera dibuka.
Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.