Jejak Panjang Tax Amnesty: Sukses, Gagal, dan Kontroversi dari Masa ke Masa

Jakarta, tvOnenews.com - Rencana pemerintah untuk kembali menggelar Tax Amnesty Jilid III tahun 2025 memunculkan perdebatan. Program pengampunan pajak ini dianggap bisa menambah penerimaan negara, tetapi juga menuai kritik karena memberi kesan “karpet merah” bagi pengemplang pajak.

Salah satu yang menolak keras adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, program tax amnesty yang terus diulang justru merusak kredibilitas fiskal Indonesia.

“Kalau setiap dua tahun ada pengampunan pajak, orang bisa berpikir tidak perlu patuh. Mereka hanya menunggu pemutihan berikutnya,” tegas Purbaya.

Polemik ini mengingatkan kembali bahwa tax amnesty bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia sudah beberapa kali mencoba kebijakan ini dengan hasil yang beragam.

Akar Lahirnya Tax Amnesty

Tax amnesty pada dasarnya adalah kebijakan yang memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya dan membayar sejumlah tebusan dengan imbalan penghapusan sanksi, bahkan pengampunan pidana pajak. Tujuannya sederhana: menambah penerimaan negara dengan cepat sekaligus memperluas basis pajak.

Baca Juga

Purbaya Tegas Tutup Pintu Tax Amnesty: Selama Saya Menjabat, Tidak Akan Ada Pengampunan Pajak

Namun, sejak pertama kali diterapkan, program ini selalu memicu perdebatan. Di satu sisi, pemerintah berharap ada pemasukan instan. Di sisi lain, muncul anggapan ketidakadilan karena wajib pajak patuh justru merasa dirugikan. Berikut ini adalah penjelasan lengkap sejarah Tax Amnesty di Indonesia.

Jejak Panjang Tax Amnesty di Indonesia

Era Soekarno (1964)

Tax amnesty pertama kali digagas melalui Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964. Saat itu, pemerintah berupaya menggalang dana untuk mendukung program Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Target penerimaan ditetapkan Rp 50 miliar, namun realisasi justru melampaui hingga Rp 121,5 miliar.

Meski diwarnai gejolak politik 1965, kebijakan ini dinilai cukup berhasil karena mampu menghimpun dana jauh di atas target.

Era Soeharto (1984)

Setelah Reformasi Perpajakan 1983, Presiden Soeharto menerbitkan Keppres No. 26/1984 tentang pengampunan pajak. Program ini berjalan setahun lebih, tetapi kontribusinya kecil, hanya sekitar Rp 67,8 miliar atau 1,02% dari penerimaan negara kala itu.

Minimnya sosialisasi dan kerumitan administrasi membuat kebijakan ini dianggap kurang efektif.

Sunset Policy (2008–2009)

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, muncul program Sunset Policy yang lebih berfokus pada penghapusan sanksi administrasi. Program ini berhasil menambah lebih dari 5,6 juta wajib pajak baru dan menghimpun penerimaan sekitar Rp 7,46 triliun.