Ramai di Samarinda, Kalimantan Timur dugaan pencabulan yang dilakukan ayah sambung kepada anak tirinya berusia 10 tahun dengan iming-iming kasih uang Rp6 ribu.
Persoalan harta atau berebutan rumah hingga dikasih sedikit makan diduga menjadi penyebab anak tiri laki-laki inisial DH (32) menusuk ibu sambung di Bandung.
Warga Jalan Pamitran VI, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung digegerkan dengan adanya aksi pembunuhan anak ke ibu tirinya pada Minggu (27/9/2026).Â
Aksi pembunuhan terjadi di Jalan Pamitran VI, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Minggu (27/9/2026). Pelaku gunakan alat kejut listrik.
Seorang wanita menceritakan kisah sang ibu tiri rela menabung uang untuk pendidikan anak tiri sampai S2 viral. Ia tahu hal itu usai menemukan slip setoran bank.
Polisi menangkap ibu tiri berinisial DM (19) yang diduga menganiaya anak usia 4 tahun di Bekasi hingga mengalami luka berat dan dirawat kritis di PICU RSUD Koja.
Seorang ibu di Cianjur, Aisah alias HI (46) tega menyerahkan anak kandung disetubuhi ayah tiri, AB (44) dengan motif tak mau diceraikan berujung tersangka.
Kasus meninggalnya Nizam Syafei atau NS (12) menjadi sorotan publik setelah bocah tersebut diduga menjadi korban kekerasan oleh ibu tirinya. KPAI angkat bicara
Kasus dugaan kekerasan yang menyebabkan seorang bocah bernama Nizam Syafei atau NS (12) meninggal dunia diduga dilakukan ibu tirinya hingga kini masih berlanjut
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.