Kejaksaan Negeri Toba melaksanakan putusan (eksekusi) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan terhadap terpidana Ria Agustina Hutabarat,
Tim penyidik cabang Kejari Tana Toraja di Rantepao, Provinsi Sulawesi Selatan, geledah kantor Dinas Kesehatan Pemkab Toraja Utara, terkait dengan dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2024 sebesar 5,1 Miliar,
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menahan dua orang tersangka baru dalam dugaan korupsi Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan uang Jasa Pelayanan (Jasp
Tim Penyidik Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggeledah Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah (Ta
Kepala Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu menjadi tersangka kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Non Fisik bidang kesehatan. Kasus ini telah mencapai tahap P21.
ASN RSUD Bangka Barat, EJ menjadi tersangka korupsi dana kesehatan. Kuitansi palsu guna menyembunyikan penyelewengan dana BLUD. Ancaman hukuman 4-20 tahun.
Kejaksaan Negeri (Kejari)Â Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menetapkan dua mantan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan kabupaten setempat, Provinsi Sumatera Selatan,
Sejumlah penyelamatan Maarten Paes dan koordinasinya bersama barisan pertahanan membuat gawang Indonesia tetap aman meski harus bermain dengan 10 orang.
Kevin Diks menjadi wakil pemain dalam wawancara yang digelar broadcast usai hasil imbang tanpa gol antara Timnas Indonesia melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (28/9/2026).
empat orang sempat terjebak di dalam bangunan dan satu di antaranya mengalami luka ringan setelah tertimpa material bangunan akibat billboard roboh di Bandung.
Persoalan ini bermula ketika anak dari pelaku yang diketahui merupakan anak berkebutuhan khusus diduga mengambil jajanan di kantin sekolah tanpa membayar..
Sebelumnya, AIS alias Abah merupakan eks pimpinan Ponpes Abdul Barokat Wannafahat, diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap belasan santriwatinya.
Ombudsman siap berkoordinasi dan memberikan informasi yang diperlukan kepada DPR RI sebagai bagian dari upaya bersama memperbaiki tata kelola pelayanan publik.