Hal itu terungkap saat Jaksa membacakan dakwaan untuk Yaqut terkait korupsi kuota haji 2023-2024 yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
KPK membuka peluang untuk memaanggil Pansus Haji DPR terkait dugaan aliran dana jumbo dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024. Namun, hal itu mempertimbangkan kebutuhan penyidik.
 Saat memeriksa mantan Staf Khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Mohammad Nuruzzaman pada Rabu (17/6), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan pemberian uang sejumlah 1 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR RI 2024.Â
Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf memberikan respon terkait dengan usulan DPR RI untuk membentuk panitia khusus (pansus) haji. Ini katanya.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengaku tak menutup kemungkinan bahwa Panitia Khusus (Pansus) DPR RI akan dibentuk untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun 2025.
Pansus Angket Haji DPR RI memberikan lima rekomendasi. Peneliti Senior Businessfirst Indonesia, Bayu E. Winarko menilai itu tidak sesuai dengan hasil BPS.
Pakar Hukum UGM, Oce Madril soroti lima rekomendasi dari Pansus Angket Haji DPR. Ia menilai, seharusnya hanyalah seputar perbaikan dalam penyelenggaraan haji.
Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Sunanto mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi rekomendasi yang diberikan oleh Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR Nusron Wahid berharap Menteri Agama (Menag) pada pemerintahan Prabowo-Gibran diisi oleh orang yang lebih kompeten.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI Nusron Wahid memaparkan berbagai pelanggaran yang ditemukan pihaknya dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.