Puluhan warga Desa Banjarkemantren, Buduran melakukan aksi demo di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo menuntut kasus dugaan pungli program PTSL.
Unit Tipidkor Satreskrim Polres Bungo, Jambi mengusut dugaan pungutan liar (pungli) yakni Pendaftaran Tanah Sertifikasi Lengkap (PTSL) di daerah tersebut dengan
Menteri Hadi Tjahjanto serahkan 10 sertifikat tanah PTSL di Medan, memastikan proses lancar tanpa pungli. Warga senang dengan pengurusan sertifikat gratis.
Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Lumajang, AKBP Boy Jeckson Situmorang menyebut, hasil pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum Kades dan Kasi Pmerintahan Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, bisa mencapai Rp634,1 juta.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lumajang menyebut, pungutan liar (pungli) akta tanah yang menyeret oknum kepala desa dan perangkatnya di Lumajang tidak ada kaitannya dengan pengurusan tanah sistematis lengkap (PTSL).
Satreskrim Polres Lumajang tetapkan oknum Kepala Desa dan Perangkat Desa Mojosari, Sumbersuko, Lumajang, sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar (pungli)
Diduga pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), oknum Kepala Desa dan Bendahara PTSL Desa Mojosari, Sumbersuko Lumajang diamankan polisi
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang, Banten telah memanggil dan memeriksa sebanyak 300 orang saksi terkait kasus pungutan liar (pungli) di tangerang
Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo terus dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini KPK menyebut ada tiga surat perintah penyidikan (sprindik) terkait pengembangan kasus tersebut.
Perempuan berinisial DM (45), warga Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang ditangkap atas dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks di media sosial mengakui perbuatannya.
Kawasan Tanah Merah, Jalan Kavling Depkes, RT 03/RW 17, Kelurahan/Kecamatan Pancoran Mas, Depok digegerkan dengan adanya penemuan karung misterius berisi jasad pria.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang untuk memeriksa pihak lain dalam pengembangan kasus yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif, M Fikri Thobari.