MK menyoroti pasal kontroversial UU TNI yang dinilai membuka celah bagi Panglima TNI ikut campur urusan jabatan sipil. Sidang masih berlanjut di Jakarta.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) terkait pasal kompetensi Capres dan Cawapres gugur.
Dua warga Jawa Tengah mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas undang-undang pemilihan kepala daerah. Khususnya terkait umur di pasal 7 ayat 2.Â
Mereka menyampaikan uji materi ke MK atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas khususnya Pasal 3, bertentangan dengan UUD 45 khususnya Pasal 28B ayat (2).
MK putuskan tolak uji materi terkait syarat usia capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur. Ini katanya
MK akan membacakan putusan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 terkait uji materi syarat usia capres dan cawapres yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum UNUSIA, Brahma Aryana, Rabu (29/11/2023).
Pakar hukum Tata Negara Nilai, putusan MK terkait batas usia Capres yang telah dikabulkan MK, tak secara otomatis gugur saat Hakim MK diputus langgar kode etik
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan bahwa apa yang dialami oleh lembaga negara tersebut saat ini harus dipandang sebagai sebuah keberkahan. âMeski saat ini MK untuk kesekian kalinya dinilai oleh banyak orang sedang menghadapi suatu ujian, bagi saya apa yang dialami oleh MK harus dipandang sebagai suatu keberkahan,â kata Anwar di Aula Gedung II MK, Jakarta, Selasa.
Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.