Media Sosial Bisa Memperbesar Polarisasi? Ini Ancaman Perang Kognitif bagi Demokrasi Indonesia

Diskusi itu turut mengidentifikasi tiga bentuk erosi kepercayaan. Pertama, erosi vertikal, yaitu melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Kedua, erosi horizontal, berupa meningkatnya kecurigaan dan polarisasi antarkelompok. Ketiga, erosi epistemik, yakni kesulitan membedakan fakta yang dapat diverifikasi dari narasi menyesatkan.

“Demokrasi membutuhkan ruang bagi perbedaan pendapat. Tantangannya adalah mencegah polarisasi dan manipulasi informasi tanpa menutup ruang kritik serta partisipasi masyarakat,” ujar Dosen Ilmu Politik Unpad, Dr. Yusa Djuyandi, S.I.P., M.Si..

Pembahasan bersama akademisi dan mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Unpad juga mencakup hubungan antara mobilisasi melalui media sosial dan perubahan kebijakan formal. Ketika perbedaan politik berubah menjadi permusuhan berkepanjangan, ruang dialog dapat menyempit dan kemampuan masyarakat menyelesaikan persoalan melalui argumentasi ikut melemah.

Empat Pilar Ketahanan Demokrasi Tanpa Membungkam Kritik

Untuk menghadapi tantangan perang kognitif, diskusi menyoroti empat pilar ketahanan demokrasi, yaitu integritas informasi, legitimasi kelembagaan, ketahanan sosial, dan keadilan struktural.

Integritas informasi membutuhkan akses terhadap fakta, klarifikasi yang cepat, dan komunikasi publik yang transparan. Pemerintah perlu menjelaskan kebijakan berdasarkan bukti serta membuka akses informasi agar masyarakat dapat memeriksa klaim secara mandiri. Komunikasi yang lambat atau tidak konsisten berisiko memperlebar ruang bagi spekulasi.

Legitimasi kelembagaan berkaitan dengan kepercayaan publik yang dibangun melalui akuntabilitas dan konsistensi tindakan. Sementara itu, ketahanan sosial memerlukan ruang dialog yang memungkinkan masyarakat dengan pandangan berbeda bertukar argumen tanpa saling meniadakan. 

Adapun keadilan struktural menegaskan bahwa persoalan informasi tidak dapat dipisahkan dari keresahan nyata, seperti tekanan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap kebijakan publik.

Literasi digital juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Masyarakat perlu memeriksa sumber asli, membandingkan informasi dari beberapa sumber tepercaya, memahami konteks video atau gambar, serta tidak langsung menyebarkan konten hanya karena memicu kemarahan. Jumlah tanda suka, komentar, atau tayangan tidak cukup untuk membuktikan kebenaran sebuah klaim maupun mewakili pendapat mayoritas.

Di tingkat kelembagaan, koordinasi lintas instansi dan pemanfaatan sumber informasi terbuka dapat membantu mendeteksi penyebaran narasi yang perlu diperiksa.