Media Sosial Bisa Memperbesar Polarisasi? Ini Ancaman Perang Kognitif bagi Demokrasi Indonesia

Namun, langkah intervensi harus memiliki dasar yang jelas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan atau penghapusan konten yang berlebihan berisiko menimbulkan ketakutan untuk menyampaikan pendapat.

Pada akhirnya, bedah buku "Perang Kognitif: Eskalasi Digital, Demonstrasi, dan Demokrasi Indonesia 2025" karya Brigjen TNI Dr. Agus Bhakti menegaskan bahwa tantangan demokrasi Indonesia tidak berhenti pada penyebaran hoaks. 

Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana menjaga kemampuan publik menilai informasi, mempertahankan kepercayaan antarkelompok, dan memastikan institusi negara tetap akuntabel di tengah pertarungan narasi digital.

Demokrasi yang tangguh bukanlah demokrasi tanpa kritik, melainkan demokrasi yang mampu menghadapi manipulasi informasi tanpa membungkam perbedaan pendapat. 

Upaya tersebut membutuhkan masyarakat yang kritis, institusi yang transparan, serta ruang publik yang memberi tempat bagi perdebatan berbasis fakta. Dengan demikian, perlindungan terhadap ruang informasi dapat berjalan seiring dengan kebebasan sipil dan hak masyarakat untuk mempertanyakan kekuasaan. (udn)