5 Kontroversi Bupati Pati Sudewo yang Kena OTT KPK, Paling Viral soal Tantang Warga Demo: Jangan Hanya 5.000, 50.000 Orang Suruh Mengerahkan Saya Tidak akan Gentar

Jakarta, tvOnenews.com - Inilah lima kontroversi Bupati Pati Sudewo yang kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1/2026). 

Akhir-akhir ini nama Sudewo menjadi sorotan karena terkena OTT KPK. Sebelum terjaring OTT KPK, ternyata Sudewo pernah disorot karena pernyataan-pernyataannya yang kontroversial. 

Inilah 5 kontroversi soal Bupati Pati Sudewo: 

1. Naikkan PBB 250 Persen

Sudewo menaikkan PPB 250 persen. Hal ini langsung diprotes warga Pati. Namun, Sudewo menyebut kenaikan itu merupakan batas maksimal dan tidak berlaku untuk seluruh objek pajak. 

"Banyak yang kenaikannya 50 persen. Karena kenaikan 250 persen bukan angka kenaikan rata-rata yang berlaku bagi seluruh wajib pajak. Kalau memang ada yang merasa keberatan atas kenaikan hingga 250 persen akan saya tinjau ulang," kata dia, Kamis (7/8/2025) lalu. 

2. Sudewo Menantang, Tidak Takut Didemo Ribuan Warga

Pernyataan kontroversial Sudewo, yakni tidak takut didemo ribuan hingga puluhan ribu warga yang menolak soal kenaikan PBB 250 persen itu. 

"Siapa yang akan melakukan aksi? Yayak Gundul? Silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh mengerahkan saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh bargaining apapun dengan Yayak Gundul. Silakan kalau ada pihak-pihak yang mau demo. Silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah," ujarnya. 

Setelah pernyataan itu viral, akhirnya Sudewo meminta maaf.

3. Demo di Pati Berujung Ricuh

Warga sempat mendemo Sudewo meskipun PBB dibatalkan dan Sudewo sudah meminta maaf soal perkataannya yang tidak takut didemo warga. 

Lagi-lagi, Sudewo menemui massa dan berujung minta maaf.

4. Kenaikan PBB 250 Persen Dibatalkan

Pada akhirnya kenaikan PBB 250 persen yang sempat membuat gaduh itu dibatalkan.

"Mencermati perkembangan situasi dari kondisi dan mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB PP sebesar 250 persen saya batalkan," ujarnya. 

5. Kena OTT KPK

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Sudewo ditangkap dalam OTT ketiga di tahun 2026 ini. 

Sudewo langsung menjalani pemeriksaan secara intensif oleh KPK di Polres Kudus, bukan di Pati. 

“Kudus,” katanya menekankan soal lokasi pemeriksaan. 

KPK pun memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Sudewo yang ditangkap dalam OTT. (nsi)