Sidang Perdana Bupati Tulungagung terkait Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi Digelar 4 September 2026

Jakarta, tvOnenews.com - Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga, akan menghadapi persidangan pada Jumat (4/9/2026) terkait kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya tahun anggaran 2025-2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menerima jadwal persidangan. Rencananya sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. "Akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat, 4 September 2026," katanya, Senin (31/8/2026). Budi menjelaskan JPU akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya, alat bukti yang akan diajukan serta saksi dan ahli yang akan dihadirkan sesuai dengan kebutuhan pembuktian perkara. Dalam sidang perdana nanti, sambung Budi, JPU akan membacakan surat dakwaan yang memuat uraian konstruksi perkara, rangkaian perbuatan yang didakwakan serta peran masing-masing terdakwa sebagaimana hasil penyidikan. "Selanjutnya proses persidangan akan berjalan sesuai dengan hukum acara pidana dan agenda yang ditetapkan oleh majelis hakim," jelas Budi. Di sisi lain, dia juga mengajak masyarakat untuk mengikuti dan mengawal perkembangan persidangan perkara ini. Pasalnya, persidangan nanti bersifat terbuka. "Persidangan yang terbuka bagi publik merupakan bagian penting dari transparansi proses penegakan hukum, sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana perkara tersebut diuji dan dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan alat bukti di persidangan," tandasnya. Kasus Gatut Sunu Wibowo Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Dwi Yoga ajudannya atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya tahun anggaran 2025-2026. Sebelum ditetapkan tersangka, keduanya terlebih dahulu tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 10 April lalu. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Gatut melakukan pengkondisian pemenangan serta menunjuk langsung rekanan tertentu pada sejumlah paket pekerjaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "GSW juga diduga turut mengatur proses pengadaan barang dan jasa dengan melakukan pengkondisian pemenang lelang," katanya, Minggu (12/4/2026). Dalam praktik pemerasan, Gatut diduga telah menerima uang sejulah Rp2,7 miliar. Uang ini merupakan setengahnya dari permintaan sang bupati, yakin sebesar Rp5 miliar dari para OPD. Uang-uang tersebut dikumpulkan oleh seorang ajudannya bernama Dwi Yoga yang terus melakukan penagihan terhadap para korban. "Dari total permintaan GSW kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar Rp5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GSW kurang lebih Rp2,7 miliar," jelas Asep. (aha/nsi)

Sidang Perdana Bupati Tulungagung terkait Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi Digelar 4 September 2026

Berita Terkait

Soal Peluang Panggil Bupati Bogor Rudy Susmanto, Ini Kata KPK

KPK Beberkan Uang Rp1,5 Miliar Terkait Korupsi di Pemkab Bogor Berasal dari Pemotongan Insentif Para Pegawai

KPK Periksa Empat Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor, Ini yang Dicecar oleh Penyidik

KPK Geledah 8 Lokasi terkait Kasus Pajak di KPP Madya Banjarmasin

Topik Terkait

Kpk

Ott

Gatut Sunu Wibowo

Tulungagung

Saksikan Juga

Polisi Lakukan Upaya Preventif sebagai Upaya Pengamanan Aksi di Jakarta, 10 Orang Diperiksa

Parkir Rp60 Ribu Per Jam Masih dalam Kajian, Pramono Anung Malah Kaget soal Tarifnya

Menyayat Hati! Kebakaran RS di Pakistan Renggut 15 Nyawa Bayi Baru Lahir, 1 Selamat

Geger! Simpan Bom Ikan di Dalam Rumah, Seorang Warga Banten Tewas Terkena Ledakan

BNPB Kerahkan Puluhan Motor untuk Antar Bantuan ke Wilayah Pelosok

Tim Gabungan Lakukan Teknik Pemadaman Berlapis untuk Atasi Kebakaran Way Kambas

Viral

Kpk

Dpr

Prabowo Subianto

Korupsi

Prabowo