Banggar DPR Ketok Pagu TKD 2027 Rp735 Triliun, Ini Rincian Dana untuk Daerah

Kebijakan tersebut diarahkan agar pemerintah daerah tetap memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain memenuhi kebutuhan belanja pokok, anggaran TKD juga ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, baik secara vertikal maupun horizontal antar daerah.

Dorong Pemerataan Layanan Dasar di Daerah

Pemerintah juga menempatkan TKD sebagai instrumen untuk mempercepat peningkatan dan pemerataan layanan dasar bagi masyarakat di berbagai daerah.

Pengalokasian dana tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kewenangannya.

Selain itu, TKD 2027 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dengan dukungan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal untuk menjalankan kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya.

Kesepakatan Banggar DPR mengenai TKD tersebut menjadi salah satu bagian dalam pembahasan RAPBN 2027 sebelum keseluruhan rancangan anggaran negara ditetapkan.