Ekonomi Sepekan, Kenaikan Harga BBM Pertalite & Solar Hingga Ancaman Pecat Kepala Daerah Tak Bisa Kendalikan Inflasi

3. Dampak Kenaikan BBM Pertalite dan Solar

Setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pertalite dan Solar, aparat keamanan di sejumlah daerah meningkatkan kewaspadaan.

Di Tarakan, Kalimantan Utara, personel Polres Malinau melakukan monitoring, patroli dan pengamanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) APMS Desa Malinau Seberang. kehadiran mereka guna memastikan ketersediaan stok BBM bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau.

"Kegiatan monitoring pendistribusian serta stok BBM di APMS Desa Malinau Seberang ini untuk memastikan persediaan BBM dan sekaligus koordinasi dengan pemilik SPBU agar jangan sampai adanya penyalahgunaan terkait distribusi BBM," kata Kapolsek Malinau Utara Ipda Joko Subagyo di Malinau, Minggu.

Di palembang, Sumatera Selatan, jajaran Polrestabes Palembang, bersiaga mengatasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan menyiagakan ratusan orang personel polisi.

"Dalam penugasan, mereka melakukan pengetatan pengawasan, sosialisasi, dan kontrol potensi dampak yang timbul di masyarakat terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi itu," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi. 

Di Banda Aceh, Aceh, Polresta Banda Aceh mengerahkan 137 personel untuk mengamankan seluruh SPBU sebagai langkah mengantisipasi terjadinya antrian panjang pengisian BBM.

"Mulai sepekan ke depan, kita kerahkan personel ke 19 SPBU, 2 SPBN dan 7 Pertashop dalam wilayah hukum guna mengantisipasi antrian warga dalam mengisi BBM," kata Kabag Ops Polresta Banda Aceh Kompol Iswahyudi, di Banda Aceh, Sabtu.

Di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya segera koordinasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim membahas kemungkinan dampak kenaikan harga BBM pada bahan pokok.

"Seperti beras baik medium maupun premium kemungkinan ada kenaikan sekitar 1,4 persen - 1,6 persen dari harga eksisting (keberadaan) sekarang. Namun ini akan terus kami pantau bersama dengan Tim dari BI dan BPS," kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Jombang, Sabtu.

4. Mendagri Ancam Pecat Penjabat Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda) tidak menganggap enteng isu inflasi.

"Tempatkan jadi isu prioritas; yang sebelumnya dari cuek saja dan hanya bergerak dengan mengikuti pasar, sekarang tidak. Ini menjadi isu penting seperti saat menangani pandemi COVID-19," kata Tito Karnavian di Jakarta Selasa (30/8/2022).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Pemerintah pusat akan mengirimkan tim apabila bupati dan wali kota tidak bisa mengendalikan inflasi daerah.

"Yang tidak terkendali, kami akan turunkan tim, ada apa di situ. Kalau dia penjabat kepala daerah, itu salah satu bahan dari kami untuk menilai mengevaluasi, bila perlu diganti," kata Tito Karnavian di Jakarta, Selasa.

Jika pemerintah daerah itu dipimpin oleh penjabat kepala daerah, maka Tito akan langsung memberikan rekomendasi untuk mengganti posisi tersebut. Namun, bila pemimpin daerah itu adalah kepala daerah hasil pilkada, maka Pemerintah pusat akan memberikan peringatan.